Stigma Babi Ngepet untuk Koruptor

Jakarta, Beritaa.com – Gayus Tambunan yang dibesarkan di perkampunganmenengah-bawah, Jakarta Utara itu, barangkali akan dianggap pahlawan oleh lingkungan terdekatnya, bila saja kasus persekongkolan pajaknya tidak terbongkar. Bagaimana tidak? Hanya dalam tempo 5 tahun bekerja di Dirjen Pajak, Pemuda kelahiran Jakarta 9 Mei 1979 itu mampu mengakumulasi kekayaan pribadinya hingga Rp 99 miliar. Muda, kaya raya, dan (maunya sih) mati masuk sorga, tentu menjadi dambaan kebanyakan calon mertua.

Menjadi kaya memang tidak berdosa. Bahkan beberapa agama, termasuk Islam, menganjurkannya. Namun tentu saja, jalan menuju kaya harus masuk akal. Dalam peradaban kepulauan Nusantara Tempo Dulu, kekayaan seseorang yang tidak masuk akal acapkali dikait-kaitkan dengan semacam pesugihan. Setidaknya orang yang bersangkutan dituduh memelihara tuyul atau babi ngepet. Itulah bentuk sanksi sosial kepada warga masyarakat yang dianggap menjadi kaya secara tidak masuk akal.

Namun tuduhan memelihara tuyul dan babi ngepet itu sekarang hanya tinggal Cerita Sinetron di sejumlah stasiun televisi. Norma-norma masyarakat pun semakin longgar. Bahkan mbok Wagirah, penjual jajanan pasar di Gunungkidul pun, merasa bangga bila anaknya yang hanya tamatan SMA dan oleh sebab ngenger di rumah majikan baik hati itu selanjutnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil, tiba-tiba kaya mendadak. Padahal, kekayaan yang diperolehnya jauh melebihi akumulasi penghasilan take home pay yang semestinya.

Memang, tidak semua kerabat dan tetangganya menerima kehadiran anak Mbok Wagirah yang kaya mendadak itu. Tapi segera saja muncul tudingan syirik kepada siapapun yang memasalahkannya. Apa lagi bila anak Mbok Wagirah rajin bersedekah. Sudah pasti orang yang dituding “syirik” semakin tidak mendapat tempat. Ada kalanya pula, kekayaan anak Mbok Wagirah itu dihubung-hubungkan dengan kebiasaan embah-embahnya yang rajin puasa mutih dan tidur di kuburan.

Bahkan, mantan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin yang rajin bersedekah ke warganya, meskipun pada akhirnya terbukti secara hukum melakukan korupsi, tetap dikenang sebagai Gubernur yang baik hati. Lalu muncul cerita, tidak sekali dua kali Pak Gubernur yang pandai melawak itu makan di warung pinggir jalan dan membayari siapapun yang ada di sana. Warga yang berpapasan dengannya pun dibagi-baginya duit. Jadi tidak terlalu aneh, saat dipenjara pun, Syamsul Arifin masih mendapat penghargaan dari pengurus DPC KNPI Kabupaten Langkat.

Tapi apakah dengan begitu dapat disimpulkan, secara sosiologis Indonesia adalah “lahan subur” bagi berkembang-biaknya kasus-kasus korupsi? Tentu saja hal itu perlu penelitian lebih lanjut. Memang tidak terlalu banyak sumber referensi yang mengaitkan antara tingginya kasus korupsi dan norma-norma masyarakat yang melatar-belakanginya. Namun cukup banyak contoh tentang gejala-gejala perilaku masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, menyuburkan korupsi.

Masih ingat, sejak sekolah, siapa pun orang Indonesia yang belajar Ilmu Ekonomi hafal betul dengan kalimat, pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam kebudayaan Jawa pun dikenal pepatah, Jer Basuki Mowo Bea. Agar urusan lancar diperlukan (serba) biaya. Namun terlalu dini pula, bila adagium-adagium yang berkembang, baik melalui pendidikan maupun pergaulan sosial itu serta merta dituding sebagai akar korupsi.

Barangkali, kalau mau dituding sebagai akar korupsi, adalah sikap serakah manusia itu sendiri. Munculnya pertentangan Kain dan Habil, konon dilatar-belakangi keserakahan itu. Oleh karena itu pula, peradaban sejak manusia purba, sudah membuat damarkasi yang membatasi mana “yang hak” dan mana “yang bathil”. Manusia disebut jujur (honest) bila mampu bertindak sesuai batas itu. Seorang Office Boy di sebuah kantor Bank di Kalimalang, Jakarta timur, dianggap telah melakukan sikap terpuji oleh masyarakat luas atas kejujurannya mengembalikan uang Rp 200 juta yang ditemukannya.

Bagaimana pun, peradaban tetap memberi apresiasi yang luar biasa terhadap perilaku jujur yang dilakukan oleh seseorang. Das sollen masyarakat, di lubuk terdalam hati nuraninya, jelas mengharamkan ketidak-jujuran, termasuk korupsi di dalamnya. Namun secara das Sein, kebanyakan masyarakat tidak bersikap kritis terhadap, misalnya Calon Walikota Tajir yang membagi-bagikan harta yang tidak jelas antah barantahnya. Kontradiksi itu yang sulit menjelaskan korupsi dari tinjauan sosiologis.

Namun gejala degradasi nilai-nilai sosial, sebut saja tidak jelasnya lagi damarkasi “Hak” dan“Bathil”, turut pula melonggarkan mekanisme kontrol masyarakat terhadap perilaku korup. Lambat laun, seperti suap wisatawan Belanda kepada petugas Polantas di Bali yang kasusnya diunggah ke You Tube, serta uang terima kasih dalam berbagai urusan yang menyangkut pelayanan publik, dianggap lumrah. Padahal kelumrahan itu berdampak merusak, terutama terhadap sikap mental birokrasi yang menyelenggarakan urusan kesehari-harian Negara.

Korupsi sendiri berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar-balik, menyogok yang kemudian dibahasa-Inggriskan menjadi Corrupt. Tidak ada satu pun makna positif dari korupsi, meskipun di era Orde baru muncul anggapan bahwa korupsi sudah menjadi darah bagi birokrasi, apa bila itu dibasmi keakar-akarnya, lumpuh pula keseluruhan birokrasi. Bila merunut anggapan ini, korupsi tidak serta-merta dibasmi, melainkan dibatasi.

Toh demikian, bila korupsi, terutama yang menyangkut pelayanan publik dianggap sudah meresahkan masyarakat, tidak jarang pula pemerintah Orde Baru bertindak. Sebut saja Operasi Penertiban oleh Kopkamtib Soedomo yang melakukan inspeksi mendadak ke jembatan-jembatan timbang dan operasi penyamaran yang berhasil menangkap sejumlah Polisi nakal di jalan-jalan. Upaya pencegahan kemeluasan korupsi pun dilakukan oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara Sarwono Kusumaatmaja melalui Pengawasan Melekat (Waskat). Sejauh ini, Sarwono memang dikenal sebagai pribadi bersih, kendati mantan Sekjen DPP Golkar itu pernah menjadi menteri di era Orde Baru.        

“Korupsi selalu dilakukan oleh manusia yang memiliki itikad kurang baik, dan manusia sebagai subyek tidak pernah kehabisan cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak baik itu,” demikian tuding Wahyudi Kumorotomo dalam bukunya Etika AdministrasiNegara (1992). Semangat birokrasi modern, adalah bagaimana secara sistemik berkemampuan membatasi ruang gerak “manusia yang memiliki itikad kurang baik itu.” Maka pelayanan umum di Kota Solo, saat Joko Widodo menjabat walikota, dibuat nyaman seperti pelayanan kantor-kantor Bank. Masyarakat tidak dipaksa berkeringat, berdiri berjam-jam, sehingga secara naluri dia mencari jalan pintas agar urusannya cepat selesai.

Kemajuan tehnologi pun dioptimalkan untuk memperbaiki sistem yang korup. Bila sebelumnya seorang Notaris harus mendatangi meja-meja pejabat ini itu untuk kepengurusan Badan Hukum perusahaan atau Yayasan, sekarang cukup mengurus secara online dari depan komputernya. Selain biaya lebih murah, karena tidak ada lagi diribeti urusan tanda terimakasih, waktu pengerjaannya pun lebih singkat. Perusahaan penyedia jasa parkir pun tidak bisa culas menyiasati jumlah kendaraan, sebab kendaraan yang rehat di halaman parkir tercatat secara jelas, baik jumlah maupun lamanya berada di areal parkir

Sistem yang bagus memang mampu mencegah perilaku korup, tapi belum sepenuhnya mampu membersihkan korupsi hingga ke akar-akarnya. Apalagi korupsi melibatkan kekuasaan yang kata Lord Acton memang cenderung korup. Oleh karenanya, peran penegakkan hukum menjadi penting di saat nilai-nilai anti-korupsi, seperti kemampuan bertindak dalam membedakan “yang hak” dan “yang bathil” telah melonggar dari norma-norma kehidupan masyarakat pada umumnya.

Namun dengan ditemukannya kasus rekening gendut sejumlah perwira polisi, makmurnya Jaksa-Jaksa dan Hakim-hakim yang melebihi perolehan gaji dan tunjangan resminya, mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum yang saya sebut “reguler” itu  tidak memiliki legitimasi moral untuk menangani kasus-kasus korupsi yang selain melibatkan uang dalam jumlah banyak juga kekuasaan. Maka korupsi pun dianggap extra ordinary crimes (kejahatan yangl uar biasa) yang memerlukan tindakan dan penanganan yang luar biasa pula. Untuki tulah pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Semestinya pula, dengan mengingat keterbatasan sumberdaya yang dimilikinya, KPK perlu perlahan-lahan melakukan pemberdayaan terhad apaparat penegak hukum reguler, khususnya Jaksa dan Polisi, dengan usaha-usaha pembersihannya. Suap di tubuh Kepolisian, kejaksaan dan bahkan kehakiman, perlu diberi tindakan yang luar biasa tegas, seberapa pun jumlahnya. Kasus-kasus korupsi di birokrasi dialihkan penanganannya ke Polisi dan Jaksa, bila ditemukan kasus suap, segera tangkap itu polisi dan jaksa yang menangani perkaranya. KPK cukup melakukan asistensi dan pengawasan.

Dengan begitu, aparat penegak hukum reguler lambat laun bisa menjadi lembaga yang kembali dipercaya oleh masyarakat. Dikeroyoknya terdakwa di ruang pengadilan, menguatnya tekanan massa dalam sejumlah kasus persidangan, ditusuknya Kapolsek di Simalungun, dan terakhir kali dibantainya keempat tersangka pembunuh prajurit Kopasus di Lapas Cebongan, adalah bentuk dari gejala krisis penegakan hukum yang perlu segera disikapi oleh berbagai kalangan. Dan akar dari krisis penegakan hukum itu sendiri adalah korupsi. 

Selain KPK mengawasi penanganan kasus korupsi di Polisi dan jaksa, hingga ke meja peradilan, tak kalah pentingnya KPK juga mengawasi proses rekrutmen, pendidikan, promosi dan penempatan Polisi, Jaksa dan Hakim. Sebab besar kemungkinan pula dari keempat proses itu kasus-kasus korupsi berasal. Besarnya biaya yang ditaburkan sejak proses rekrutmen itu, tidak bisa dibiarkan menjadi rumor yang dianggap sebagai kebenaran umum di masyarakat. Oleh karenanya KPK perlu membuktikan ada tidaknya rumor itu.

Memang, tidak semua kebaikan harus datang dari bawah (masyarakat luas) ke atas. Pendirian lembaga KPK adalah jalan pintas dari atas, sehingga tindakan-tindakan kerasnya terhadap siapapun yang kaya secara tidak wajar mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Kalau perlu, stigma memelihara babi ngepet kepada siapa pun yang kaya dengan cara-cara busuk kembali dihidupkan.

Sehingga tidak ada satu pun warga masyarakat yang bersimpati kepada Gayus Tambunan, mantan Gubernur Sumut Syamsul Arifin, dan para koruptor lainnya yang bahkan menemukan “panggung politiknya” setelah dijadikan tersangka oleh KPK. (mard)