Hariman: “Saya Gak Yakin, Pemilu 2014 Bawa Perubahan”

Jakarta, Sayangi.com – Mengapa setelah 15 tahun, reformasi belum jua membawa perubahan berarti bagi bangsa ini? Menjawab tanya itu, wartawan Sayangi.com Marlin Dinamikanto mewawancarai Hariman Siregar, tokoh peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari). 

Ditemui di kantornya, Indonesian Democracy Monitor (Indemo), Jln. Lautze 68 C, Rabu (29/5) lalu, Hariman terlihat begitu bersemangat ketika ditantang berbicara tentang jalannya reformasi, yang oleh banyak orang dianggap mati suri. Berikut petikan wawancaranya:

Apa yang ada di benak abang, setelah 15 tahun reformasi kondisi bangsa ini tetap begini-begini saja? 
“Pertama perlu ditegaskan di sini, perubahan yang terjadi di tahun 1998 adalah hasil perjuangan masyarakat luas, dengan pengorbanan tetes darah dan air-mata, bahkan ada diantaranya yang menyabung nyawa. Tapi anehnya pengorbanan yang dipersembahkan oleh masyarakat luas itu dianggap hibah oleh elite politik yang sejak 1998 berkuasa. Maka kekuasaan yang diembannya tidak lagi diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, melainkan hanya untuk memperkaya diri-sendiri, keluarga dan konco-konconya.

Kenapa bisa begitu?
Karena yang kita mau sesungguhnya revolusi. Reformasi bagi saya itu ide susupan, atau dalam bahasa Inggrisnya intruder. Dengan ide-ide susupan itu, hasrat revolusi pun hilang.

Apa yang salah dengan reformasi?
Pertama, konsep yang dibawa memang terdengar bagus, tapi penuh jebakan yang membuat orang-orang lama dengan ide-ide lama terus bertahan. Di sini sesungguhnya gak ada break dengan masa-lalu. Masa lalu terus berlanjut dengan pembenahan-pembenahan, terutama berlakunya demokrasi prosedural yang ujung-ujungnya dipenuhi praktek transaksional. 

Kedua, reformasi yang datang sebagai ide susupan itu sesungguhnya bertentangan dengan konsep kebangsaan kita. Nggak ada lagi itu musyawarah-mufakat, nggak ada juga itu perjuangan keadilan sosial. Yang ada adalah pembajakan instrumen demokrasi oleh segelintir elite politik untuk kepentingan dirinya sendiri. Ujung-ujungnya oligarki politik, dinasti politik, korupsi politik menyebar ke seluruh level penyelenggara negara.

Apa akibat dari pembajakan oleh segelintir elite itu?
Yang jelas, sejak itu, sesungguhnya pula tidak berlaku lagi istilah “One Nation One State” seperti yang dikehendaki para pendiri bangsa di jaman kemerdekaan, melainkan sudah berlaku “One State Two Nations” yang ditandai dengan pudarnya solidaritas kita dalam sebuah “Negara-Bangsa”. Bagaimana tidak? Di satu sisi ada warga bangsa yang memiliki akses kekuasaan yang kuat sehingga hidup berkelimpahan, sedangkan di sisi lain ada yang sama sekali tidak memiliki akses kekuasan dan hidup serba berkekurangan, atau dalam istilah sekarang adalah Golongan One Percent yang kaya raya melawan Golongan ninety nine percent yang hidup pas-pasan.

Jadi, situasi sekarang menyimpang dari cita-cita perjuangan 98?
Jelas, dong. Perjuangan masyarakat luas saat melawan Soeharto pada hakekatnya adalah “kembali” menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai demokrasi yang menghargai kesetaraan (equality) dan kebebasan (freedom). Tapi karena perjuangan itu dibajak oleh elite yang berkuasa paska 1998, dengan sendirinya pula tidak ada solidaritas dan keadilan. Oleh karenanya, tanpa adanya “solidaritas” dan “keadilan” maka “kesetaraan” dan “kebebasan” akan menjadi angin putting-beliung yang memporak-porandakan seluruh bangunan sosial dan tata kultural yang telah dibangun selama ini.

Maka terjadi rusuh dimana-mana?
Persis. Itulah gambaran sosialnya. Masyarakat tidak percaya kepada apapun dan siapapun. Kecuali mungkin hanya kepada nilai-nilai simbolik agama. Krisis kepercayaan itu sesungguhnya nggak konek dengan demokrasi. Dan itu yang kita lihat sehari-hari di televisi. Hakim dilempar sendal, Jaksa dipukul pake gagang golok, penyelenggara negara, termasuk Presiden, didemo di mana-mana. Tawur antar kampung, dan masih banyak lagi.  

Jadi, abang nggak percaya dengan demokrasi?
Siapa bilang? Gila aja kamu. Saya jelas percaya dong sama demokrasi. Tapi bukan demokrasi prosedural seperti sekarang ini. Demokrasi yang hanya sekedar popular vote yang di Amerika sendiri pun tidak berlaku. Demokrasi yang cuma membius romantisme memberikan persamaan peluang bagi warga negara untuk dipilih atau memilih dalam sistem Pemilu yang langsung, umum, bebas dan adil. Tapi ternyata romantisme itu berakhir dengan langgengnya kekuasaan orang-orang yang itu-itu saja, tanpa membawa perubahan ke arah yang lebih baik.

Kan sekarang siapapun berkesempatan menjadi pemimpin?
Ya, memang perlu diakui, demokrasi sebagaimana yang berlaku sejak 1998 ini memberikan peluang yang sama bagi siapapun untuk berkuasa, siapapun boleh mendirikan partai-partai politik. Tapi apa artinya peluang yang sama di pasar bebas kekuasaan bila masing-masing kekuatan yang bertarung tidak setara, terutama dalam hal kekayaan dan popularitas, dua hal yang penting untuk maju ke politik pasar bebas. Kalau pun ada yang bisa memenangkan pertarungan tanpa dua modal dasar itu, biasanya pula kekuasaan yang diperolehnya tidak lebih dari sekedar “binatang ternak” yang menjadi boneka kekuasaan yang lebih besar. Saya tidak perlu menyebut contoh, siapa-siapa saja orangnya.

Bagaimana dengan Pemilu 2014 ?
Bila melihat kualitas anggota KPU yang ada, dengan skedul yang ketat (dia menunjuk skedul kerja KPU yang dipampang di kantor Indemo), maka kok rasa-rasanya saya nggak yakin Pemilu bisa tepat waktu. Bisa sih dipaksakan tepat waktu, tapi bakalan ribut. Dan kalau pun bisa diatasi, tapi saya nggak begitu yakin Pemilu 2014 dapat membawa perubahan. Saya yakin, siapapun yang terpilih tidak akan jauh berbeda dengan yang sekarang ini.

Kenapa bisa begitu?
Yang kita hadapi sekarang ini bukan Orang, seperti jaman Soeharto. Tapi kondisi global yang tidak bisa ditebak arahnya, belum lagi krisis financial, lalu lintas moneter dan seterusnya. Apakah calon-calon yang ada sadar mengenai itu? Saya tidak begitu yakin.

Bagaimana harapan Abang kepada tokoh-tokoh yang ada?
Memang, sekarang ada Jokowi. Katanya memang poolingnya yang paling tinggi. Terus ada Prabowo dan Pak Wiranto yang juga sudah kelihatan mulai syur. Tapi bisakah orang-orang ini mengatasi tantangan global? Itu yang membuat saya tidak terlalu yakin, sebab kita sudah telanjur salah sejak awal dengan memilih jalur reformasi, bukan revolusi yang sebenarnya kita mau.

Terus apa dong solusinya?
Ya, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Suatu saat dengan dukungan jejaring sosial yang ada sekarang ini, muncul moment of truth seperti 1998, di mana setiap orang merasakan marah dan muak atas kondisi bangsa ini. Tapi itu tidak bisa dipaksakan. Dia akan muncul dengan sendirinya. (MARD)