PKS Didesak Keluar Dari Kabinet

Jakarta, Sayangi.com – Pakar politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Saleh Partaonan Daulay menganjurkan PKS keluar dari koalisi dan menarik semua menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu II. Menurutnya, penolakan kenaikan harga bbm oleh PKS merupakan bukti konkret ketidakpatuhan pada pemerintah dimana PKS bergabung dalam Sekretariat Gabungan (setgab).

“Spanduk penolakan kenaikan harga BBM di pelosok tanah air itu nyata menunjukkan PKS sudah berseberangan dengan pemerintah. Ini bukti konkret ketidakpatuhan dan perlawanan PKS,” kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Rabu (5/6).

Beberapa hari belakangan ini PKS memang sedang gencar memasang spanduk penolakan atas kenaikan harga BBM. Pada sebagian spanduk tersebut juga ditampilkan foto pengurus dan bakal calon anggota legislatif dari PKS.

“Setiap calon anggota legislatif PKS diharuskan memasang spanduk penolakan itu. Kita pasang di 63 kelurahan,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Depok, Mutaqin, Senin (03/06).

Menurut Saleh Partaonan, para petinggi PKS juga bersikukuh menyatakan penolakannya. Karena itu, tidak etis lagi PKS masih berada dalam koalisi dan kabinet, tambahnya.

Namun, apabila PKS tidak menarik para menterinya dari kabinet, Saleh menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil sikap tegas dengan mengganti menteri dari PKS dengan kader partai anggota koalisi yang masih loyal.

“Presiden tidak perlu banyak pertimbangan lagi. Fakta sudah jelas. Spanduk PKS yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM sudah ada di mana-mana,” tuturnya.

Selain karena menolak kenaikan harga BBM, Saleh mengatakan PKS juga sudah tidak etis lagi berada di dalam kabinet karena kompensasi kenaikan harga BBM akan disalurkan oleh kementerian yang diisi kader partai tersebut.

“Jauh-jauh hari pemerintah sudah menyampaikan ada empat program kompensasi yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), beras miskin, program keluarga harapan dan beasiswa siswa miskin. Tiga program itu akan dikoordinasikan langsung oleh Menteri Sosial,” tuturnya.

Saat ini, Menteri Sosial dijabat Salim Segaf Al-Jufri, salah satu politisi dari PKS. (HST/ANT)