KPK Periksa Olly Dondokambey

Jakarta, Sayangi.com – Politisi PDI-P Olly Dondokambey selaku unsur pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI diperiksa oleh KPK. Apa pasal?

Kasus Hambalang tampaknya akan menggoyang ke sejumlah Parpol. Setelah Demokrat, kini giliran PDI-P yang dibidik untuk dimintai keterangan. Tidak terkecuali, Olly Dondokambey yang Rabu (5/6) siang ini dipanggil datang ke KPK. “Diperiksa untuk Menteri,” ungkap Olly kepada wartawan.

Pada hari dan kasus yang sama, KPK juga memeriksa Agus Salim, selaku Kepala Bagian Sekretariat Komisi X DPR-RI, Nurdin yang juga staf mantan Ketua Komisi X Mahyudin, Sures yang menjadi staf Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika, dan Rakitman selaku staf anggota Komisi X Dedy Gumelar alias Miing.

Pemeriksaan itu terkait pernyataan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Nazaruddin yang menyebut, fee proyek Hambalang senilai Rp 20 miliar juga mengalir ke sejumlah pimpinan Komisi X DPR-RI dan ke sejumlah pimpinan Banggar. Saat kasus Hambalang terjadi, pimpinan Banggar dijabat Mirwan Amir (Partai Demokrat) dengan wakil Olly Dondokambey (PDI-P), Tamsil Linrung (PKS), dan Melchias Markus Mekeng (Partai Golkar).

Sebagaimana diberitakan, kasus pembangun proyek pengadaan sarana dan prasrana Olahraga di bukit Hambalang itu, KPK sudah menetapkan tiga tersangka, masing-masing mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusnidar selaku pejabat pembuat komitmen dan Direktur Operasional I PT Adhi Karya (Persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor.

Ketiganya disangkakan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang merugikan keuangan negara.

Selain menetapkan ketiga tersangka di atas, KPK juga menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah terkait dengan kewajbannya. Rencananya KPK akan menerima hasil audit BPK pada pekan lalu, namun ternyata tim BPK menyatakan belum menyelesaikan audit itu sehingga KPK belum dapat menentukan kerugian negara dalam pengadaan Hambalang. (MARD/ANT)