KPK : Hilmi Bisa Dipanggil ke Persidangan

Jakarta, Sayangi.com – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan ada kemungkinan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan

Sejahtera Hilmi Aminuddin dipanggil ke persidangan sebagai saksi untuk kasus kuota impor daging sapi. “Kemungkinan itu ada, selama diperlukan,”

jelas Johan di Jakarta, Rabu (5/6).

Apalagi, imbuh Johan Budi, KPK telah berkali-kali memeriksa pejabat tertinggi di PKS itu.

Dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu (16/5), berdasarkan kesaksian mantan ketua Asosiasi Perbenihan

Indonesia Elda Devianne Adiningrat yang merupakan perantara pengurusan suap kuota impor sapi, Fathanah menyampaikan bahwa ada pertemuan pada

Januari 2013 di Lembang Jawa Barat yang dihadiri Luthfi Hasan Ishaaq, Hilmi Aminuddin, Ahmad Fathanah dan Menteri Pertanian Suswono.

Dalam pertemuan itu, mereka bersepakat membantu Direktur Utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman dalam pengurusan penambahan kuota daging

sapi. Suswono bertugas membaca situasi dan kondisinya.

KPK juga memiliki rekaman pembicaraan telepon seseorang yang diduga anak Hilmi, Ridwan Hakim yang meminta jatah Rp17 miliar untuk seseorang yang

disebut “engkong”, dugaannya “engkong” adalah Hilmi.

Dalam kasus suap impor sapi, KPK telah menetapkan lima orang tersangka yaitu Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, dua direktur PT Indoguna Utama

yang bergerak di bidang impor daging yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi dan direktur utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman.

Fathanah bersama Lutfi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah

diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya.

Keduanya juga dikenakan sangkaan melakukan pencucian uang dengan sangkaan melanggar pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang nomor 8

tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Elizabeth, Juard dan Arya Effendi diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara.

Juard dan Arya ditangkap KPK pasca menyerahkan uang senilai Rp1 miliar kepada Fathanah. KPK sudah menyita uang yang merupakan bagian nilai suap

yang seluruhnya diduga mencapai Rp40 miliar. Angka itu dihitung berdasarkan “commitment fee” per kilogram daging adalah Rp5.000 dikalikan 8000

ton, sesuai jumlah permintaan kuota impor oleh PT Indoguna.