Kasus Anggaran Dobel di Pelalawan Sudah P-21

Pekanbaru, Sayangi.com – Pembebasan lahan sudah lunas tapi tetap dianggarkan. Itulah akal-akalan korupsi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Pelalawan, Riau.

Tak pelak lagi, akibat anggaran dobel itu, Kepolisian Daerah Riau menetapkan empat tersangka, masing-masing berinisial SH yang juga mantan

Kepala BPN Pelalawan, AA mantan Kepala Seksi Penataan, TAH mantan pejabat pelaksana atas proyek pembangunan perkantoran Bhakti Praja, dan satu

lagi L yang di tahun terjadinya perkara menjabat Kepala Bagian Keuangan BPN Pelalawan.

“Berkasnya sudah P21 (lengkap),” terang seorang penyidik di Mapolda Riau.”Kasus ini sebelumnya ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus

(Ditreskrimsus) Polda Riau dan berkasnya akan dilimpahkan ke kejaksaan tinggi setempat,” sambung seorang penyidik yang enggan disebutkan namanya

kepada wartawan, Rabu (5/6) tadi.

Berdasarkan kronologi perkara, tandasnya, kasus ini bermula pada upaya pembebasan lahan proyek Perkantoran Kabupaten Pelalawan tahun 2002 seluas

110 hektare di Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Pembebasan lahan seluas itu sebenarnya telah dilunasi oleh pihak BPN. Namun belakangan kembali

dianggarkan oleh sejumlah para pelaku yang diduga berkomplot lewat anggaran tahun 2009, 2010 hingga 2011.

“Kasus ini juga telah diselidiki oleh Polda sejak 2011. Namun naik kepenyidikan baru pada akhir 2012 dengan penetapan empat orang sebagai

tersangka,” katanya.

Otak pelaku tindak pidana yang ditaksir mendatangkan kerugian bagi negara mencapai Rp38,87 miliar ini menurut Hermansyah adalah SH yang

sebelumnya di tahun 2002 menjabat sebagai Kepala BPN Pelalawan.

Polda mengakui, empat tersangka ini belum pernah dilakukan penahanan karena berbagai pertimbangan, salah satunya penyidikan kasus yang

diperkirakan akan berlarut.

“Untuk diketahui, bahwa penahanan terhadap pihak yang disangkakan ada batas tenggang waktunya. Kalau tidak, kasusnya bisa batal demi hukum,”

tandas penyidik itu. (MARD/ANT)