DPR Sepakati Dana BLSM Rp 12 Triliun

Jakarta, Sayangi.com – Komisi VIII akhirnya menyetujui rencana Pemerintah mengeluarkan dana bantuan langsung sementara untuk masyarakat (BLSM) sebesar Rp 12 triliun. Dengan catatan, akurasi data penerima harus terjaga.

DPR bisa menerima penjelasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjend Kemensos) Toto Utomo Budi Santosa, dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan sosial Kementerian Sosial (Linjamsos) Andi ZA Dulung atas usulan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 pada program BLSM sebesar Rp 12.009.172.750.000.

Wakil ketua Komisi VIII Sayed Fuad Zakaria memaparkan, dana BLSM yang telah disepakati itu akan dibagikan kepada 15.530.897 orang. Sementara per kepala keluarga akan mendapatkan Rp 150.000 selama lima bulan. “Safeguarding sebesar 361.000.000.000 untuk kebutuhan. Pertama, imbal jasa PT. Pos 2 tahap x Rp 9.000 = Rp 279.556.146.000. Kedua, percetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT. Pos = Rp 70.463.679.689. Ketiga, operasional koordinasi Rp 10.980.174.31,” paparnya di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Untuk itu, Komisi VIII meminta kepada Kemensos untuk melengkpi data penerima BLSM selambat-lambatnya pada akhir Juni 2013. “Dengan catatan memastikan akurasi data penerima BLSM, meningkatkan sosialisasi program dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dalam teknis pelaksanaan BLSM,” katanya.

Komisi VIII juga meminta kepada Sekjen dan Linjamsos Kemensos agar pelaksanaan BLSM tahun 2013 memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa pandangan dan pendapat anggota dewan, diantaranya. Pertama, memperketat pengawasan dan pengendalian penyaluran BLSM agar tepat sasaran dan mencegah terjadi penyimpangan.

Kedua, menyusun langkah-langkah dan pemetaan anstisipasi terhadap permasalahan yang mungkin terjadi dapat menghambat pelaksanaan BLSM. Ketiga, memastikan bahwa penerima manfaat BLSM adalah masyarakat yang terkena dampak langsung kenaikan BBM. Keempat, melibatkan berbagai pihak untuk mempermudah penyaluran dan pelayanan bagi penerima mannfaat pelaksanan program BLSM. (MSR)