Ribut-Ribut Soal SP-3 Awang Farouk

Sayangi.com – Kinerja Kejaksaan Agung RI yang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) terhadap Gubernur Kaltim Awang Farouk, tersangka korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal, patut dievaluasi.

Demikian pernyataan anggota Badan Pekerja Indonesian Corruptions Watch (ICW) Emerson F Yuntho. “Kinerja Kejaksaan sebaiknya harus dievaluasi,” tuding Emerson. Terlebih argumen Kejagung tidak cukup bukti, lanjut Emerson, benar-benar tidak masuk akal. Mengingat kasus itu sudah bergulir, bahkan sejumlah terdakwa sudah divonis di pengadilan. 

“Kalau seperti ini, menjadikan upaya pemberantasan korupsi di daerah menjadi ‘berjalan di tempat’ dan bahkan mundur,” katanya. Seharusnya, saran Emerson, kejaksaan melimpahkan kasus Awang Farouk itu ke pengadilan. Biarkan pengadilan yang memutuskan apakah Awang itu bersalah atau tidak bersalah. “Karena itu, kinerja kejaksaan harus dievaluasi kembali,” tegasnya.

Dengan dihentikannya penyidikan kasus korupsi yang menjeratnya, kini Awang Farouk bebas melenggang kembali menjadi Calon Gubernur di Pilkada Gubernur Kaltim 2013 ini. Selain diributkan ICW, sebelumnya LSM Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) akan melakukan gugatan praperadilan terhadap Jaksa Agung Basrief Arief terkait dikeluarkannya SP-3 itu pada akhir Juni 2013 nanti”Yang jelas kami akan daftarkan gugatan praperadilan itu pada akhir Juni 2013 mendatang,” ancam Koordinator LSM MAKI Boyamin Saiman.

Boyamin optimistis permohonan praperadilan itu dikabulkan hakim, mengingat banyaknya kejanggalan dalam proses SP3 Awang Farouk terkait kasus divestasi saham PT Kaltim Prima Coal yang merugikan keuangan negara Rp576 miliar itu. Menurut dia, kejanggalan yang nyata yakni Awang Farouk sudah ditetapkan sebagai tersangka namun bisa di SP3 hanya berdasarkan alasan putusan Mahkamah Agung terhadap dua terpidana kasus itu, yaitu dua pejabat PT Kutai Timur Energi, Anung Nugroho dan Apidian Tri Wahyudi.

“Kenapa harus melihat putusan itu, karena di sini sudah jelas-jelas ada unsur korupsinya,” tegas Boyamin. Boyamin juga menjelaskan, unsur korupsi yang faktual, mengapa dana dari hasil divestasi saham itu langsung disalurkan ke PT KTE yang kemudian diinvestasikan kembali ke perusahaan yang tidak jelas. “Seharusnya hasil penjualan itu disalurkan ke APBD Kabupaten Kutai Timur dan harus diketahui juga oleh DPRD setempat,” jelas Boyamin. 

Jika Awang Farouk berkelit, saat divestasi saham KPC itu dirinya belum menjabat sebagai Bupati Kutai Timur, ditambahkan, yang menjadi pertanyaannya bagaimana kelanjutan uang hasil penjualan saham KPC itu. “Kenapa langsung diinvestasikan dana Rp576 miliar, di sini sudah jelas ada unsur korupsinya. Yang jadi pertanyaan ada apa Kejagung SP3 kasus Awang Farouk itu. Kami bisa mementahkan semua alasan putusan Kejagung itu dalam praperadilan,” katanya.

Hal yang mencurigakan lagi, awalnya Kejagung yang mengeluarkan SP-3 pada 28 Mei 2013 terkesan sembunyi-sembunyi. Baru Selasa (4/6) Kejagung mengakui adanya SP-3 dengan sejumlah alasan. “Benar kasus Gubernur Kaltim sudah dihentikan penyidikannya,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Setia Untung Arimuladi di Jakarta, Selasa.

Setia Untung menjelaskan, beberapa alasan penghentian penyidikan, di antaranya peran Awang Farouk, tidak disebut dalam putusan pengadilan terhadap dua terdakwa kasus itu. Alasan lainnya, saat terjadinya divestasi saham Awang Farouk belum menjabat Bupati Kutai Timur, dan bahkan Awang Farouk sudah melayangkan surat ke DPRD Kutai Timur bahwa hasil penjualan itu masuk dalam aset daerah.

“Merujuk pada putusan MA maka kasus tersebut masuk dalam ranah tindak pidana korporasi, dimana berdasarkan Undang-Undang Korporasi, yang harus dihukum itu adalah dua direksi perusahaan tersebut,” tandas Setia Untung. Mana yang salah dan mana yang benar? Entahlah. Tapi yang jelas dalam waktu dekat ini Kaltim menggelar Pilkada Gubernur, sudah pasti, banyak pihak yang berkepentingan, termasuk Awang Farouk dan para pesaingnya. (MARD/ANT)

Berita Terkait

BAGIKAN