Ingin Beli BBM Dengan Jerigen? Bawalah Surat Keterangan

Jayapura, Sayangi.com – PT Pertamina Regional VIII Maluku-Papua mengharuskan surat keterangan untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jerigen. Surat keterangan tersebut diperoleh dari instansi pemerintah.

“Harus ada surat keterangan dari instansi pemerintah di wilayahnya serta izin dari satuan perangkat kerja daerah (SKPD),” kata Manager Marketing Operation Pertamina Region VIII Maluku-Papua Jeffri Affandi di Jayapura, Kamis (13/6/2013).

Jeffri menegaskan hal itu terkait keluhan masyarakat di Arso 3 Kabupaten Keerom, Papua.  Di daerah itu, salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) melayani pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen.

“Seharusnya BBM dijual kepada pengguna kendaraan bermotor langsung bukan dijual kepada pembeli yang menggunakan jerigen karena dikhawatirkan BBM tersebut akan dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi atau bahkan disalahgunakan,” ujarnya.

Ia menjelaskan untuk penyaluran BBM subsidi dilihat dari pengambilan selama ini dan ada alokasinya dimana alokasi dibuat oleh BPH Migas untuk memberikan alokasi ke kabupaten. Selama ini pembagiannya didasarkan atas berbagai kriteria salah satunya jumlah kendaraan, tingkat perkembangan daerah dan lainnya.

“Pertamina menyalurkan BBM kepada masyakat melalui SPBU dan agen penyalur minyak dan solar (AMPS), tetapi tetap dibedakan peruntukannya jika wilayahnya relatif kecil. Apalagi keberadaan APMS, secara volume memang belum banyak tetapi kebutuhan SPBU relatif besar,” katanya.

Lebih lanjut Jeffri menuturkan, pihaknya selalu memberikan pembinaan. Hanya saja, komunikasi kurang lancar dari pihak SPBU dan APMS kepada Pertamina, padahal pihaknya selalu terbuka dimana kondisi setiap daerah berbeda. Ada daerah yang lebih bayak kendaraan motor, adapula yang lebih banyak kendaraan di atas airnya.

“Ada pihak yang terkait untuk berkoordinasi dan memecahkan masalah tersebut. Dan yang harus diperhatikan adalah BBM bersubsidi khususnya dijual kepada pengendara kendaraan motor bukan pembeli yang membawa jerigen, atau yang membeli untuk genset,” katanya.

Jeffri menambahkan di daerah Kabupaten Keerom ada satu APMS, di Kabupaten Jayapura ada dua APMS dan dua SPBU. Distribusinya sudah diatur pemerintah dan disesuaikan dengan pertumbuhan yang terjadi.

“Sekarang BBM subsidi terbatas, jadi bisa juga ada agen BBM non subsidi sehingga yang harus diperhatikan bersama adalah mengawasi penyaluran kepada masyarakat dan APMS serta SPBU yang mensuplai kepada pengguna, bukan untuk dijual lagi dan ini tidak boleh,” katanya. (MI/ANT)