PP Muhammadiyah Curiga Penghematan Subsidi BBM untuk Biaya Politik

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Imam Addaruqutni mencurigai ada motif politik dibalik kebijakan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang waktunya berdekatan dengan Pemilu 2014. “Kami tidak segan-segan menduga bahwa penghematan anggaran subsidi BBM yang mencapai puluhan trilyun rupiah itu, sebagian penggunaannya akan digunakan untuk kepentingan pemenangan Pemilu legislatif atau Pemilu Presiden,” ujarnya, dalam percakapakan dengan Sayangi.com, di Jakarta,  Kamis (13/6).     

Imam menyampaikan tiga alasan yang mendasari kecurigaannya tersebut. Pertama, katanya, Pertamina dan Pemerintah selama ini tidak pernah terbuka tentang hal-hal yang menyangkut tata niaga dan biaya produksi BBM. “Karena tidak transparan, maka wajar kalau rakyat menduga bahwa pengelolaan BBM di Indonesia dari hulu sampai ke hilir jadi lahan korupsi.”

Kedua, Pemerintah selama ini selalu membuat alasan klise bahwa subsidi BBM hanya menguntungkan orang-orang kaya dan hanya sedikit yang  diuntungkan dengan kebijakan harga minyak  murah. Menurut Imam, alasan yang dikemukakan Pemerintah itu keliru. “Seharusnya Pemerintah bisa mensiasati agar rakyat kecil tetap bisa menikmati harga BBM bersubsidi, sedangkan orang kaya membeli BBM dengan harga yang lebih tinggi.” Kalau disamakan naik seperti ini, katanya, rakyat kecil akan menderita karena kenaikan BBM pasti akan diikuti kenaikkan harga-harga kebutuhan pokok. Sedangkan daya beli itu sangat rendah. Income rakyat kecil juga tidak pasti tapi kenaikan harga sudah pasti, inikan repot.

Meningkatnya beban hidup rakyat kecil akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, menurut Imam, tidak cukup dikompensasi dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). “Bantuannya bersifat sementara, padahal kemiskinannya kan permanen,” ujarnya. Kalaupun Pemerintah  tetap mengambil pilihan untuk  menaikkan harga BBM, menurut Imam, Pemerintah harus menjalankan UUD 1945 bahwa rakyat miskin dan terlantar bukan dibantu sementara tapi ditanggung pemerintah selama-lamanya. Jadi  Pengurus Pusat Muhammadiyah, katanya,  menganjurkan dan merekomendasikan pemerintah laksanakan saja Undang-undang 1945 bahwa orang miskin dan terlantar ditanggung oleh negara. BBM naik tidak apa-apa, tapi jangan ada lagi orang miskin dan terlantar di jalan-jalan. “Sampai sekarang tidak ada  pelaksanaan pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 itu,” tegasnya.

Ketiga, Imam menyoroti penggunaan dana hasil penghematan subsidi BBM. Dana penghematan itu seharusnya di gunakan untuk menghidupkan sawah yang mati. Berapa banyak petani yang nganggur  sehingga tidak harus mengimpor pangan. Jadi uang penghematan itu dikembalikan lagi kerakyat untuk pembangunan infrastruktur pembangunan dan lain sebagainya sehingga tidak ada lagi petani miskin dan pengangguran yang melimpah di perkotaan. Oleh karenanya, PP Muhammadiyah menolak program kompensasi ala BLSM. “Tidak setuju dalam pengertian karena itu akan lebih menyengsarakan rakyat. Rakyat itu mau bekerja, bukan bangun tidur terus dapat uang. Saya kuatir biaya penghematan itu digunakan untuk dana politik. Jika pemerintah tidak melakukan apa yang kami kuatirkan maka pemerintah telah melakukan pembohongan publik”. (RH)