Empat Menteri Dinilai Lakukan Contempt of Parliament

Empat Menteri yang tidak hadir dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI untuk membahas kasus kerusuhan KJRI Jedah dinilai tekah melakukan Contempt of Parliament.

Demikian pernyataan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010–2015 Imam Addaruqutni saat berkunjung ke kantor redaksi Sayangi.com, Jl Tebet Timur Dalam Raya 43, sore ini.

Imam menjelaskan, kasus di Jedah merupakan tragedi bangsa yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Keempat menteri itu dinilai tidak mencerminkan sebagai pejabat publik.

“Publik itu adalah masyarakat, dan DPR adalah wakilnya. Jadi sebetulnya dalam kasus ini masyarakat berhak melakukan mosi tidak percaya kepada para menteri tersebut melalui DPR. Mereka itu tidak punya sense of responsibility”.

Lebih jauh Imam menjelaskan, keempat menteri tersebut telah melakukan penghinaan terhadap lembaga DPR. “ini adalah penghinaan terhadap DPR, contempt of parliament, kalau DPR mau tega secara politik sebenarnya ini bisa ditingkatkan kepada mosi tidak percaya terhadap pemerintahan, karena ini empat orang, dan mereka bertanggung jawab terhadap presiden”.

Sementara itu, Mantan Ketua Presidium Pusat GMNI, Ade Reza Hariyadi dalam wawancara via telepon dengan Sayangi.com meyoroti buruknya pelayanan pemerintah terhadap penangangan TKI. “kebijakan diplomatik pemerintah kita terhadap penanganan dan perlindungan TKI sangat lemah. Padahal para TKI ini selalu dielu-elukan sebagai pahlawan devisa” Katanya.

Ditanya tentang mangkirnya empat menteri dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Reza menganggap itu sebagai bentuk pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai menteri. “itu adalah bentuk pengabaian, dan presiden seharusnya menegur para menteri tersebut”. Kata Reza.

Seperti diberitakan, empat menteri yang terkait dengan kasus di KJRI Jedah diundang rapat kerja dengan Komosi IX DPR RI pagi ini namun semuanya berhalangan hadir dan hanya mengutus perwakilannya. Mereka adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Luar Negeri.  (S2)