Kadinas PU DKI Harus Tanggungjawab atas Banjir Pademangan

Jakarta, Sayangi.com – Banjir yang menggenang Pademangan selama seminggu ini adalah tanggung-jawab Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov DKI.

Demikian tuding Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik kepada Sayangi.com. Taufik menilai, penanganan banjir yang dilakukan Dinas PU masih tradisionil dan kentara sekali kesulitan dalam hal tehnis.

Hal itu tentunya menghambat upaya Gubernur Joko Widodo (Jokowi) yang berjuang habis-habisan mengatasi banjir di Jakarta. Bahkan Taufik menganggap Dinas PU  sudah angkat tangan dan tidak mengikuti langkah Jokowi yang sering blusukan. “Masak ngurusin pompa saja harus gubernur.,” tegas Taufik.

Sebagaimana diberitakan, banjir menggenangi Pademangan Barat dan Pademangan Timur dengan ketinggian lima puluh sampai enam puluh sentimeter. Banjir disebabkan rusaknya dua pompa air di Pademangan. Anehnya banjir ini tidak disebabkan hujan dan air rob. Banjir ini berasal dari meluapnya saluran air di daerah Pademangan.

Menurut Santoso, ketua RW 15 Pademangan Barat , banjir ini dibiarkan oleh dinas PU setempat. “kami masyarakat tidak bisa menerima keadaan ini. Pasti ada anggarannya semua dari pemerintah. Baik perawatan atau beli lagi. Kami tidak bodoh. Kalau dibiarkan ini akan terus banjir. Secepatnya kami akan mengirim surat ke dinas PU menuntut penangan banjir ini”,  ancam Santoso.

Direktur Pusat Pengkajian Jakarta Muhlis Ali mengungkapkan, Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota dalam hal perbaikan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan publik harus ada keistimewaan.

“Dalam penangan banjir ini tidak boleh saling menunggu antara PU Pusat, PU DKI dan SUDIN yang ada di wilayah DKI Jakarta. Harus ada upaya mempecerpat penangan infrastruktur seperti jalan dan perbaikan sungai. Harus dibentuk desk khusus dengan instansi terkait,” himbau Muhlis .

Lebih lanjut Muhlis memberikan warning khusus kepada para kepala dinas dan walikota di lingkungan Permprov DKI agar cepat menyesuaikan diri dengan kebijakan umum Jokowi. “Kepala Dinas dan Walikota yang tidak bisa mengikuti ritme kerja Gubernur Jokowi sebaiknya mundur saja”. Pangkasnya.

Sejauh pengamatan Sayangi.com, belum ada penanganan dari Dinas PU terkait banjir itu. Padahal, banjir sudah menggenangi 25 RW.. Diperkirakan 500 kepala keluarga menjadi korban.  

Pemerintah pun dinilai belum turun ke masyarakat. Hanya ada satu pelayanan kesehatan gratis di Pademangan Barat yang digalang oleh masyarakat sendiri.  (Laili)