Syahganda Nainggolan: PKS Selalu Main Dua Kaki

Foto:antarasumbar.com

Salah satu isu hangat yang mengiringi pro-kontra rencana Pemerintah menaikkan harga BBM adalah sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak harga BBM naik, meskipun partai politik ini merupakan bagian dari koalisi parpol pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Berikut adalah wawancara wartawan Sayangi.com M. Ilyas, dengan Syahganda Nainggolan, mantan aktivis Institut Teknologi Bandung yang kini memimpin lembaga Sabang Merauke Circle (SMC).  

Bagaimana Anda melihat sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM?

Perilaku PKS dalam koalisi masih tidak berubah sejak  tahun 2004.  Kalau ada kebijakan Pemerintah yang tidak populer, PKS  tidak mendukung koalisi. Jadi  selalu bermain dua kaki.

Menurut PKS, kebijakan menaikkan harga BBM  bertentangan dengan kepentingan rakyat.  Bagaimana menurut Anda?

Tidak ada istilah bertentangan dengan kepentingan rakyat. Ini kan kebijakan. Kebijakan pemerintah itu tidak semuanya enak. Ada kebijakan yang bisa diterima rakyat, ada kebijakan yang tidak bisa diterima. Kalau ia bagian dari koalisi, lalu tidak setuju, seharusnya keluar atau mundur dari koalisi, seperti dalam kasus BBM ini.

Tampaknya PKS  tidak mau mundur dari koalisi?

Ya itulah fenomena politik di Indonesia. Ingin tetap ada dalam kekuasaan, tapi juga ingin kelihatan beroposisi. Itu tadi yang saya bilang politik dua kaki atau politik dua muka.

Sikap Partai Demokrat mestinya bagaimana?

Kalau PKS memang berkoalisi, tetapi tidak dengan PD. PKS koalisi sama SBY. Tapi SBY harusnya tegas dengan sikap PKS sebagai bagian dari koalisi. Jangan banyak wacana. Jadi masalahnya sekarang, SBY berani atau nggak, itu saja.

Anda melihat SBY bagaimana?

Ya itu, SBY  kan penakut, ha ha ha.

PKS  menyatakan siap keluar dari koalisi, tapi menteri dari PKS diwakafkan untuk Pemerintahan SBY. Bagaimana Anda melihat itu?

Menteri ini kan representasi dari koalisi. Kalau koalisinya sudah tidak mempertahankan kebijakan yang sama untuk apa bekerja di situ. Apa menterinya sudah mencerminkan profesionalisme yang tinggi, kan tidak.

Menteri-menteri PKS itu mewakili partai politik, bukan mewakili profesional.  Seperti Menkominfo, dia kan gak betul-betul ahli di bidang  telematika dan informasi. Dia ahli agama. Dia mewakili menteri dari jalur partaipolitik. Kalau politik dia lepas, ya jabatannya lepas.

Menurut Anda,  posisi PKS harus selalu ikut apa kata pemerintah?

PKS itu bukan apa kata pemerintah, tapi apa kata koalisi. Kalau pemerintah melukan koalisi, ketika koalisi memutuskan, ya pemerintah menjalankan. Koalisinya memutuskan menaikkan BBM, jadi policy-nya dari koalisi, dan PKS tidak setuju. Maka PKS seharusnya mundur.

Anda melihat kebijakan kenaikan harga BBM sendiri bagaimana?

Tidak masalah karena itu ada subsidi. Misalnya harga pupuk disubsidi, harga BBM disubsidi, air disubsidi. Tapi juga bisa subsidi itu langsung diserahkan kepada orang. Bisa saja BBM tidak disubsidi, tapi orang miskin disubsidi yang kena dampak kenaikan BBM. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Itu masuk pada wilayah policy. Bahayanya jika digunakan untuk kepentingan kampanye, seperti yang dilakukan SBY pada tahun 2008.
Tapi koalisi itu kan gabungan. Koalisi itu menyadari dan meminta supaya kompensasi itu dilakukan selesai tahun ini. Tahun depan tidak ada lagi. Jadi koalisinya sudah mengantisipasi. PKS saja yang aneh.

Jangan-jangan PKS dan beberapa partai lain yang menolak melihat potensi kenaikan BBM ini dibawa ke arena kepentingan Pemilu 2014, misalnya BLSM?

Makanya tidak apa-apa. Boleh dong PKS bersikap seperti itu, tidak apa-apa. Cuma PKS harus mundur dari koalisi, itu saja. Mau koalisi oke, mau tidak koalisi oke. Kalau koalisi, ia harus mendukung kebijakan koalisi. Kalau bukan bagian koalisi bersikap berbeda itu biasa saja.

Berarti harus jelas ‘kelaminnya’?

Iya intinya di situ, tidak usah dua muka.