KPK Jadwalkan Pemeriksaan Ketua PSSI Djohar Arifin

Jakarta, Sayangi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Djohar Arifin dalam kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor.

“Yang bersangkutan diperiksa untuk tiga tersangka DK (Deddy Kusdinar), AAM (Andi Alifian Mallarangeng) dan TBM (Teuku Bagus Mukhamad Noor),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat.

Pengacara Deddy, Rudy Alfonso, sebelumnya mengatakan bahwa Deddy Kusdinar ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tunggal dalam rapat pimpinan (rapim) yang dihadiri oleh Djohar Arifin.

“Pak Deddy ditetapkan sebagai PPK tunggal oleh rapim, salah satu pesertanya adalah Ketua PSSI saat ini, Djohar Arifin, berarti akan segera diperiksa KPK juga,” kata Rudy pada Kamis (14/6).

Deddy Kusdinar kemarin ditahan KPK untuk 20 hari awal di rumah tahanan Jakarta Timur kelas 1 cabang KPK, pascadiperiksa sebagai tersangka selama sekitar sembilan jam.

Namun Rudy mengatakan bahwa Deddy tidak menjelaskan mengenai pihak lain yang menghadiri rapat pimpinan tersebut.

Rudy juga mengaku ada keganjilan di Kemenpora yang menetapkan Deddy Kusdinar sebagai PPK tunggal yang harus menangani banyak proyek.

“Ada keganjilan di Kemenpora karena normalnya PPK di kementerian minimal 20 orang, tapi dia (Deddy) hanya sendiri sehingga banyak dokumen yang harus ditandatangani oleh beliau,” tambah Rudy.

Menurut Rudy, kewajiban Deddy sebagai PPK adalah melakukan pencairan anggaran.

Rudy menambahkan bahwa atasan Deddy awalnya meyakinkan bahwa jabatan PPK tunggal hanya sementara.

“Atasannya yang mengatakan bahwa Pak Deddy hanya akan menjabat PPK sementara selama 3 bulan tapi sampai 1 tahun ia tidak diganti. Pak Deddy tidak mengatakan siapa atasannya tapi mungkin Pak Wafid,” jelas Rudy.

Wafid Muharam adalah terpidana dalam kasus pembangunan Wisma Atlet dan gedung serbaguna Provinsi Sumatera Selatan yang divonis lima tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan penjara oleh Mahkamah Konsititusi.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan tiga orang tersangka yaitu mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng, mantan Kabiro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen saat proyek Hambalang dilaksanakan.

Kemudian mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor yang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP.

Proyek Hambalang pada 2009 diusulkan sebesar Rp1,25 triliun sedangkan pada 2010 kembali diminta penambahan kebutuhan anggaran menjadi Rp1,175 triliun melalui surat kontrak tahun jamak dari Kemenkeu.

Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp1,175 triliun, hanya Rp275 miliar yang mendapat pengesahan. Jumlah itu berasal dari APBN 2010 sebesar Rp125 miliar dan tambahan Rp150 miliar melalui APBN-Perubahan 2010.

Anggaran tersebut bahkan bertambah menjadi Rp2,5 triliun karena ada pengadaan barang dan jasa.

Hasil audit investigatif tahap satu Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan bahwa nilai kerugian negara karena proyek Hambalang adalah Rp243,6 miliar. (RH/ANT)


Berita Terkait

BAGIKAN