Kurtubi: SBY Gagal Kelola Migas

Jakarta, Sayangi.com – Pengamat migas Dr. Kurtubi menegaskan, pemerintahan SBY gagal dalam mengelola migas. Ada tiga indikasi kegagalan itu: minimnya produksi, minimnya kapasitas kilang, dan tidak adanya diversifikasi.

Hal itu diungkapkan Kurtubi dalam diskusi publik “Mengapa Harga BBM Bersubsidi Mesti Naik dan Dampaknya terhadap rakyat Miskin”, kerjasama Perhimpunan Gerakan Keadilan dan portal berita Sayangi.com, di Jakarta, Jumat (14/6). Selain Kurtubi, pembicara lainnya adalah Arif Budimanta, anggota DPR dari FPDIP, Andi Rahmat anggota DPR dari FPKS, dan Twedy Noviady Ginting Ketua Presidium DPP GMNI.

Dalam diskusi yang dimoderatori Ketua Umum Perhimpunan Gerakan Keadilan, Bursah Zarnubi itu, Kurtubi menyebut tiga indikasi kegagalan SBY. Pertama, produksi minyak mentah Indonesia yang terus turun dari 1,1 juta barel per hari menjadi 840 ribu barel/hari saat ini. Sementara cadangan migas Indonesia yang telah terbukti hanya 3,4 miliar barel saja, padahal jumlah potensi migas kita mencapai 50-80 miliar barel.

Fakta kedua, di era SBY, kapasitas kilang minyak tidak bertambah. Kapasitas itu berhenti pada angka 1,1 juta barel/hari saja, padahal konsumsi BBM tiap tahun terus meningkat. Efek dominonya, penerimaan migas di APBN pun menurun, sehingga impor minyak mentah dan BBM meningkat menjadi 750 ribu barel per hari atau senilai Rp 450 triliun per tahun. Jadi, dalam satu hari kita mengimpor migas senilai lebih dari 1 triliun.

Ketiga, SBY gagal dalam diversifikasi energi. Peran minyak dalam industri dan roda kehidupan mencapai 49-50%. Angka yang sangat besar. Sehingga Pemerintah diamanatkan untuk mengurangi angka ketergantungan itu menjadi 20% di tahun 2015. Namun pekerjaan rumah itu tidak dikerjakan oleh SBY. Termasuk mengkonversi BBM dengan BBG. Akibatnya, volume penggunaan BBM meningkat, sehingga subsidi juga terus bertambah.

Ketiga hal di atas bersumber dari UU Migas yang tidak segera diganti, meski ada 17 pasal dari UU tersebut yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Kurtubi mencurigai ada motif praktik ekonomi rente yang menyebabkan Pemerintah enggan meningkatkan produksi minyak mentah dan membangun kilang baru. Saat ini, Indonesia sudah menjadi importir minyak mentah dan BBM terbesar di Asia Tenggara. Total nilai impornya saat ini mencapai 45 miliar dolar AS atau setara Rp 450 triliun. Pelaku impor tersebut adalah para trader di Singapura, yang menjual minyak lebih mahal daripada produsen. Praktik impor minyak inilah yang memunculkan terjadinya mafia BBM selama ini. (MSR)

 

Berita Terkait

BAGIKAN