Hanura Sesalkan KPU-Bawaslu Tak Sejalan

Jakarta, Sayangi.com – Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak memiliki persepsi sama dalam menyelesaikan persoalan dalam tahapan Pemilu, termasuk pencalonan anggota legislatif.

“Seharusnya, Bawaslu dan KPU sebagai institusi penyelenggara Pemilu memiliki sisi yang sama dalam melihat persoalan pencalegan dan pelaksanaan tahapan Pemilu. Jangan berlomba-lomba membuat koridor masing-masing,” kata Yuddy di Jakarta, Jumat (14/6).

Dia menanggapi pengumuman daftar calon sementara (DCS), yang merupakan hasil verifikasi bakal caleg parpol untuk DPR, dimana Partai Hanura kehilangan 10 bakal caleg di satu daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II.

Pada Senin (10/6), ketika KPU mengumumkan hasil verifikasi administratif bacaleg kepada perwakilan parpol, Partai Hanura tidak termasuk dalam “daftar hitam” parpol yang kehilangan dapil.

KPU hanya mengumumkan empat parpol yang kehilangan sejumlah dapil bagi para calegnya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

“Seharusnya, dulu begitu mendapatkan temuan itu Bawaslu mengkomunikasikan dengan KPU lalu jelaskan ke parpol. Kalau masih ditemukan, dipanggil parpolnya. Ini tiba-tiba menyampaikan preskon sendiri-sendiri,” keluhnya.

Dia menjelaskan pihaknya baru mengetahui perihal kehilangan dapil di Jabar II itu pada saat DCS diumumkan di laman resmi KPU, Kamis malam (13/6). Partai Hanura pun mendatangi Bawaslu, Jumat pagi, untuk mengkomunikasikan tanggapan mereka perihal pengumuman DCS tersebut.

“Kami kirim perwakilan pengurus DPP dan sudah bertemu Bawaslu tadi pagi jam 09.00 WIB, tapi saya belum mengetahui hasilnya seperti apa,” tambahnya.

Belum terima berkas Sementara itu, ketika ditemui di sela-sela penandatangan nota kesepahaman dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Ketua Bawaslu Muhammad mengaku belum menerima berkas aduan dari Partai Hanura.

“Hanura dan PKPI belum lapor, dan jika dalam kurun tujuh hari sejak diumumkan DCS tidak ada laporan maka kami tidak bisa menindaklanjuti,” kata Muhammad di Gedung Bawaslu, Jumat.

Muhammad mengatakan KPU sudah memenuhi prosedur pelaksanaan tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan, namun Bawaslu masih harus menindaklanjuti laporan parpol dengan memperhatikan sejumlah regulasi lain.

“Kami mencoba meneguhkan apakah keputusan KPU itu bertentangan atau tidak dengan regulasi yang lain sesuai dengan undang-undang,” ujarnya. (HST/ANT)

Berita Terkait

BAGIKAN