Aneh, Hakim Menolak Praperadilan Antasari Azhar

Jakarta, Sayangi.com – Kendati semua saksi yang dihadirkan memperkuat dugaan rekayasa di balik kasus sms gelap Antasari, namun Hakim tetap menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Ketua KPK itu.

Alasannya, tidak ada bukti Mabes Polri pernah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP-3) atas laporan yang dibuat oleh Antasari. Padahal, permohonan praperadilan bisa diproses bila Mabes Polri jelas-jelas telah menerbitkan SP-3 atas laporan itu.

Hal itu diungkapkan hakim tunggal Didik Setiyo Handono yang memimpin persidangan, di PN Jakarta Pusat, Jumat (14/6) tadi. “Permohonan pra peradilan tidak dapat diterima,” tandas Didik saat membacakan amar keputusannya.

Pandangan hakim itu diperkuat oleh keterangan Mabes Polri selaku termohon. Dalam keterangannya, termohon menyatakan belum pernah menerbitkan SP-3 atas laporan bertanda bukti pelaporan No. TBL/345/VIII/2011/Bareskrim tertanggal 25 Agustus 2011.

Padahal, vonis hakim yang memenjarakan Antasari Azhar selama 18 tahun penjara atas kasus pembunuhan Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran Nasudin Zulkarnaen, pertimbangan utamanya adalah “SMS yang diduga rekayasa” yang telah dilaporkan Antasari ke Bareskrim Mabes Polri.

Bareskrim Mabes Polri pun mengaku, pihaknya sudah memproses pengaduan Antasari, dengan melimpahkan kasusnya ke bagian kejahatan Cyber Polda Metro Jaya. Ternyata, polisi terkendala ketidak-lengkapan bukti berupa telepon genggam dan kartu telepon yang masih dalam kuasa Jaksa Penuntut umum di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Sehingga pemohon belum waktunya melakukan praperadilan karena harus ada SP3,” jelas hakim. Dengan pingpong prosedural seperti itu, maka Antasari kembali gagal mendapatkan bukti baru untuk diajukan kembali dalam PK ke Mahkamah Agung.

Semua tampak benar secara (prosedur) hukum, tapi semua tampak janggal secara (substansi) keadilan, terutama bagi Antasari yang berjuang membuktikan kasus rekayasa atas dirinya. (MSR)