Gedung Putih Desak Pemerintah Turki Hargai Pengunjuk Rasa

Washington, Sayangi.com – Gedung Putih pada Kamis mengatakan, pihak berwenang Turki harus menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan berkumpul serta individu tidak boleh dihukum untuk melaksanakan hak mereka di tengah tindakan keras polisi terhadap unjukrasa menentang pemerintah.

“Turki adalah teman dekat dan sekutu Amerika Serikat dan kami berharap pemerintah Turki menegakkan dasar kebebasan,” kata Juru Bicara Gedung Putih Jay Carney kepada wartawan.

Carney mengatakan, Menlu AS John Kerry telah berbicara dengan rekannya di Turki, dan bahwa ada komunikasi lain antara Amerika Serikat dan Turki mengenai protes pada tingkat yang berbeda.

Namun Carney tidak mengomentari apakah Presiden Barack Obama telah berbicara langsung dengan Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan mengenai protes tersebut.

Sementara itu, Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan pada Rabu menyatakan mempertimbangkan kemungkinan referendum atas rencana pembangunan ulang taman di Istanbul, yang memicu unjukrasa besar di negara tersebut.

Pernyataan tersebut muncul pada hari ke-13 unjukrasa di Lapangan Taksim, yang diikuti ribuan orang. Unjukrasa besar pada Rabu ditandai suasana relatif damai jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, saat pengunjukrasa bentrok dengan polisi antihuru-hara.

“Kami mungkin akan menggelar referendum mengenai persoalan ini… Dalam demokrasi, hanya suara rakyat yang menentukan,” kata juru bicara Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Huseyin Celik setelah Erdogan bertemu dengan pemimpin demonstran.

“Kami berharap, setelah pertemuan ini orang-orang yang ikut dalam protes memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing,” kata Celik.

Sejak 31 Mei lalu, polisi antihuru-hara bentrok dengan pengunjukrasa, yang berusaha menyelamatkan pepohonan di Taman Gezi. Tanaman tua itu rencananya akan ditebang untuk membangun replika barak militer pada masa kekaisaran Ottoman.

Penanganan yang keras dari pihak kepolisian terhadap pengunjukrasa memicu kemarahan warga terhadap Erdogan. Perdana menteri yang menduduki jabatannya sejak 2002 itu kini dinilai semakin otoriter.

Erdogan juga harus menghadapi kritikan tajam dari negara-negara lain atas metode penanganan terhadap krisis tersebut. Sampai saat ini, empat demonstran meninggal dunia dan hampir 5.000 terluka.

Sementara itu wakil dari demonstran yang bertemu dengan Erdogan menolak untuk berkomentar mengenai usulan referendum tersebut.

Di sisi lain, Presiden Abdullah Gul mengatakan bahwa pertemuan Erdogan dengan demonstran adalah tanda dari “kedewasaan demokrasi” di negaranya. Dia yakin Turki “dapat mengatasi masalah ini”. (FIT/Ant)

Berita Terkait

BAGIKAN