Staf Dispenduk Pamekasan Pungli Akte Kelahiran

Pamekasan, Sayangi.com – Praktik pungutan liar (pungli) mewarnai proses pengajuan pembuatan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Praktik pungli ini, setidaknya dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil (PNS) bernama Nanik, salah seorang staf didinas itu.

“Setiap pembuatan akta kelahiran Nanik meminta uang Rp 500 ribu. Padahal sebenarnya tidak sampai sebesar itu,” kata salah seorang warga korban pungutan liar oknum pegawai Dispenduk Capil itu, Mulyono, Jumat (14/6). Pria asal Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan ini lebih lanjut menjelaskan, tidak mengetahui secara pasti apakah pungutan itu berdasarkan keputusan kantor atau atas inisiatif perempuan itu sendiri.

Hanya saja, kata dia, di kantor Dispenduk Capil dirinya tidak melihat ketentuan biaya pembuatan akta kelahiran sebagaimana pembuatan KTP atau berbagai jenis pengurusa izin lainnya. “Kalau yang lain kan dipampangkan. Nah, pembuatan akta kelahiran ini tidak ada. Tiba-tiba si Bu Nanik ini minta uang Rp 500 ribu,” tutur Mulyono.

Mulyono sendiri berurusan dengan Nanik, saat hendak mengurus perubahan nama pada akta kelahiran di kantor pelayanan perijinan terpadu. Namun oleh petugas di kantor perizinan itu, ia diminta untuk menanyakan persyaratan kepada Nanik yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pencatatan Sipil di kantor Dispenduk Capil Pemkab Pamekasan.

Menurut Kepala Dusun Bicabbih itu, Nanik lalu menjelaskan bahwa untuk pengurusan administrasi kependudukan itu harus melalui penetapan pengadilan negeri. Namun Nanik menawarkan jasa untuk menguruskannya asal bayar sebesar Rp 500 ribu, akta itu dijanjikan selesai dalam jangka waktu 15 hari. Mulyono mengaku heran dengan besaran biaya itu, penetapan pengadilan hanya Rp 150 ribu, tidak sampai Rp500 ribu sebagaimana diminta Nanik.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Pamekasan Alwi menyayangkan tindakan anak buahnya itu. Ia juga membantah pungutan uang yang dilakukan oleh anak buahnya bernama Nanik itu atas suruhan dirinya.

“Saya akan memanggil yang bersangkutan karena jelas cara-cara seperti itu telah menciderai nama baik lembaga ini,” kata Alwi dalam rilis yang disampaikan kepada wartawan Pamekasan, Jumat. Ia menjelaskan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, warga yang hendak merubah nama pada akta kelahiran, ataupun mengurus pembuatan akta kelahiran memang harus melalui penetapan pengadilan.

Hanya saja, biaya penetapan pengadilan itu, tidak seperti yang diminta Nanik, yakni hingga Rp 500 ribu. Praktik pungutan liar dalam proses pembuatan akta kelahiran yang dilakukan oknum staf Dispenduk Capil Pemkab Pamekasan ini juga menuai protes kalangan anggota DPRD
Pamekasan.

Ketua komisi A DPRD Pamekasan Suli Faris mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan
memanggil oknum pegawai tersebut untuk klarifikasi. Politikus dari Partai Bulan Bintang (PBB) Pamekasan ini juga meminta masyarakat, agar melakukan pengurusan administrasi kependudukan melalui jalur yang sebenarnya
untuk menghindari praktik suap yang dimungkinkan bisa terjadi.

“Kadang kan memang ada sebagian oknum yang sengaja mempersulit persoalan administrasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” kata dia. Selain itu, pemkab juga harus menindak tegas oknum yang melakukan pelayanan publik dan cenderung merugikan masyarakat. Apalagi, Kabupaten Pamekasan sendiri merupakan kabupaten yang menerapkan syariat Islam, dan prilaku pegawainya harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman. (Abu/MDR)