Twedy Noviady: Alasan Kenaikan Harga BBM Lemah

Foto: Sayangi.com/Emil

Sayangi.com – Jika tidak ada penolakan yang signifikan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hampir bisa dipastikan, pemerintah akan segera mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pengumuman tersebut seiring berakhirnya masa pembahasan APBN-P 2013 pada 17 Juni 2013 mendatang. Terkait isu ini, wartawan Sayangi.com M. Sulhi  mengadakan perbincangan dengan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Twedy Noviady Ginting di Jakarta , Jumat (14/6). Mahasiswa asal Universitas Padjadjaran itu mengemukakan beberapa pandangannya tentang kenaikan BBM. Twedy menduga adanya permainan SPBU Asing dibalik kenaikan harga BBM di Indonesia.

Pemerintah ngotot untuk segera menaikkan harga BBM. Apa pandangan Anda?
Argumentasi kenaikan harga bbm tidak kuat. Argumentasi pemerintah yang pertama adalah soal defisit angaran APBN. Secara ekonomi makro khususnya fiskal, kondisi APBN kita rentan karena dianggap subsidi BBM itu begitu besar. Menurut saya kurang pas. Jika kita bicara soal APBN ini kan tergantung politik anggaran pemerintah. Mau dibuat seperti apa? Jika diilustrasikan, negara ini seperti rumah tangga. Mau surplus atau defisit APBN itu ya tergantung pemerintah.

Alasan berikut pemerintah adalah tingginya konsumsi BBM dalam negeri sehingga tiap tahun terjadi peningkatan kuota bbm bersubsidi yang berimplikasi pada jumlah beban subsidi. Kami melihatnya bukan soal subsidi yang menjadi masalah pokok tapi bagaimana mengatasi konsumsi yang begitu besar. Pemerintah sekarang pasti sulit mengendalikan konsumsi domestik kalau kenderaan bermotor tidak dibatasi. Harusnya pemerintah cari masalah pokoknya yaitu dimana salah satunya konsumsi industri dan kenderaan bermotor.

Jadi ini masalah regulasi?
Betul. Pemerintah harus kendalikan jumlah kenderaan bermotor, sekaligus mengembalikan kenyamanan berkenderaan di jalan raya. Bukan kita melarang mereka karena itu cerminan juga dari sistem transportasi massal yang tidak bagus. Saling terkait dengan kebijakan lain. Politik BBM tidak bisa berjalan sendiri.

Itu soal konsumsi. Kalau soal subsidi menurut kami itu adalah kewajiban negara. Pasal 33 UUD 1945 diamanatkan begitu. In cost subsidi pemerintah memang harus ditanggung pemerintah.

Memang secara filosofis subsidi adalah kewajiban pemerintah, tapi bagaimana dengan pandangan bahwa kebijakan kenaikan ini darurat untuk menyelamatkan APBN?
Ada solusi lain semisal menambah pendapatan negara dari pajak. Itu sudah pernah kami hitung.

Rasionalisasinya bagaimana?
Dari data yang kami peroleh, rasio kepatuhan wajib pajak korporasi tahun 2012 hanya sekitar 30 persen. Pajak rumah tangga (individu) hanya sekitar 56 persen. Dengan persentase sejumlah itu pajak menyumbangkan total pendapatan negara 70 persen. Bayangkan saja jika yang 30 dan 50 persen itu dinaikkan. Bisa sampai 2000 triliun lebih. Jadi, tidak mungkin ada defisit APBN. Ini bergantung pada politik anggaran pemerintah.

Hal ini penting kami sampaikan karena setiap tahun lembaga pemeringkat mengeluarkan data 10 orang terkaya di Indonesia. Apakah 10 orang terkaya ini menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia? Ternyata tidak. Akhir-akhir ini target direktorat pajak juga menurun. Terkait soal BBM tadi ini kan elemen kecil saja dari pengelolaan mata anggaran APBN. Tawaran kami soal realistis

Perhitungan pajak menggunakan self assessment, pelaporan juga bersifat sukarela. Bagaimana cara meningkatkannya?
Kalau terkait korporasi ini kan soal kenyamanan. Wajib pajak belum menemukan kenyamaan dalam pembayaran. Anda bisa bayangkan. Wajib pajak korporasi tercatat sekitar 5 juta, tapi yang membayar hanya 30 persennya. Itu industri yang terdata lho.

Ada angka kongkrit tidak soal alternatif peningkatan income tax ratio ini?
Ada. Sudah pernah kami rilis.

Tadi Anda menyebut soal peningkatan transportasi publik dan pembatasan kenderaan bermotor. Bukankah itu butuh waktu?
Alasan seperti itu sama dengan politik migas. Kita selalu diperhadapkan pada jawaban: ini masalah mendesak. Dari tahun 2005 dan sebelum-sebelumnya ya selalu begitu. Kami pernah ingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) bahwa pilot project program pembangunan kilang-kilang baru sudah ada sejak tahun 1998. Tapi realisasinya tidak ada. Akhirnya ya begitu lagi; minyak diekspor dulu baru diimpor lagi. Untuk setahun dua tahun mungkin tidak masalah, tapi Indonesia tidak dibangun untuk setahun dua tahun. Ada ngerinya juga di sini. Saya duga ada permainan SPBU asing.

Bisa Anda perjelas?
Kalau terjadi kenaikan orang akan migrasi ke produk yang lebih bagus seperti Pertamax. Sementara kuota, kemampuan Pertamina untuk mensuplai pertamax sangat kecil sekali. Pada saat yang sama sekarang ada 200 SPBU asing yang sudah mendapat ijin dan siap beroperasi. Tinggal menunggu harga BBM diserahkan ke pasar saja.

Ada indikasi khusus tentang itu?
Mohon maaf, iya. Tahun 2011 lalu Presiden SBY pada pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Hawai menjanjikan untuk menghapus subsidi. Pada pertemuan APEC 5-7 Oktober mendatang di Bali, SBY juga harus memberi laporan realisasi janji tersebut. (HST)