Pengesahan RAPBN-P Diprediksi Voting

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Badan Anggaran DPR-RI Maruarar Sirait memperkirakan pengesahan RUU APBN Perubahan 2013 di Rapat Paripurna Senin besok akan ditempuh melalui mekanisme voting.

“Kami memperkirakan, pengesahan RUU APBN-P 2013 melalui voting, karena tidak semua fraksi memiliki sikap yang sama,” kata Maruarar Sirait pada diskusi “Polemik: Berebut Berkah Subsidi” yang diselenggarakan sebuah radio swasta di Jakarta, Sabtu.

Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha, Sekretaris Fraksi Hanura DPR-RI Saleh Husin, dan pakar komunikasi politik Heri Budianto.

Menurut Maruarar, dari sembilan fraksi di DPR RI tidak semuanya memiliki sikap yang sama dengan Fraksi Partai Demokrat yang mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi. Fraksi PDI Perjuangan, menurut dia, memiliki usulan sendiri terhadap postur APBN Perubahan 2013 yang antara lain isinya Pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi karena bisa menghemat anggaran dari pos lainnya.

“Fraksi PDI Perjuangan memiliki hitungan sendiri dalam usulan APBN Perubahan. Karena itu, jika hitungannya beda kami akan mengajukan voting, tidak hanya pasal per pasal tapi APBN secara keseluruhan,” katanya. Maruarar mempertanyakan, jika APBN Perubahan 2013 tidak disetujui oleh Rapat Paripurna, apakah Pemerintah masih berani menaikkan harga BBM?

Rencana pemberian dana kompensasi dari kenaikan harga BBM seperti BMSM, menurut Maruarar, klausulnya diatur dalam APBN Perubahan 2013. “Kalau PDI Perjuangan sikapnya jelas menolak APBN Perubahan dan menolak menaikkan harga BBM,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha mengatakan, rapat paripurna DPR RI tidak akan membahas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, tapi pasal-pasal dalam APBN Perubahan 2013. Pasal-pasal yang akan disepakati, menurut dia, tidak banyak antara lain pasal 8 ayat 10 soal pengurangan subsidi BBM yang kemungkinan besar akan divoting. “Dalam RUU APBN Perubahan 2013 itu ada 50 pasal, tidak mungkin voting dilakukan pasal per pasal,” katanya. (MSR/ANT)