DPR Terlibat Debat Sengit Soal PNBP Pertambangan

Jakarta, Sayangi.com – Rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan pemerintah pada Sabtu (14/6/2014) diwarnai perdebatan sejumlah fraksi. Perdebatan dalam rapat yang beragenda finalisasi pembahasan RAPBN-P 2013 berkutat di seputar target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pertambangan Umum senilai Rp33,13 triliun.

Menurut Fraksi PDIP, seharusnya target PNBP Pertambangan Umum dimasukkan dalam penjelasan RAPBN-P 2013. Hal ini diperlukan agar pemerintah serius mencapai target tersebut.

“Catatan Panitia Kerja (Panja) yang disepakati, kalau PNBP itu tidak masuk ke RAPBN-P 2013, lalu apa yang menjadi pegangan kita. Ini agar ada kepastian,” kata Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDIP Dolfi OFP dalam rapat tersebut.

Pernyataan Dolfi didukung oleh rekan sesama fraksinya yaitu Nusyirwan. Dia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mau PNBP itu masuk di dalam Penjelasan RAPBN-P 2013.

“Apa karena pemerintah ragu bisa melaksanakannya. Kalau tidak ragu, kenapa tidak dimasukkan saja,” kata Nusyirwan.

Wakil Ketua Badan Anggaran dari Fraksi PDIP Olly Dondo Kambey mengatakan tidak ada salahnya mendorong pemerintah memaksimalkan PNBP dari sektor pertambangan umum dengan jalan memasukkan PNBP itu ke dalam RAPBN-P 2013.

“Apa salahnya kita masukkan dalam penjelasan RAPBN-P 2013. Agar pemerintah dan pelaku lapangan benar-benar melaksanakan,” kata dia.

Pernyataan ketiga anggota Fraksi PDIP itu dijawab oleh anggota Badan Anggaran dari Fraksi Demokrat Johnny Allen Marbun.

Johnny Allen menilai pembahasan PNBP Pertambangan Umum dalam RAPBN-P 2013 hanya meliputi perubahan-perubahan tarif, bukan perumusan tarif baru. Oleh karenanya, hal itu menurutnya sehingga tidak perlu dimasukkan melalui catatan penjelasan RAPBN-P 2013.

“Ini ‘kan hanya perubahan tarif bukan pembuatan tarif baru. Ini sudah dibahas dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM dengan Komisi XI. Lagi pula kalau dimasukkan di dalam UU APBN-P 2013 seolah-olah nanti setiap perubahan tarif harus masuk APBN-P,” kata dia.

Johnny Allen menilai terlalu berlebihan apabila perubahan tarif harus masuk dalam perundang-undangan.

Untuk menengahi perdebatan tersebut Ketua Badan Anggaran DPR Achmadi Noor Supit menyatakan permintaan Fraksi PDIP akan menjadi tambahan catatan saja dalam laporan yang akan dibawa ke dalam rapat paripurna.

Secara pribadi Achmadi menilai, apabila PNBP Pertambangan Umum harus diatur dalam penjelasan pasal APBN-P 2013, maka hal itu dinilai terlalu berlebihan.

“Karena pemerintah kan sudah menyatakan akan melaksanakan itu. Kalau dipaksakan masuk APBN-P 2013 dan ternyata tidak terlaksana, malah nantinya akan menyalahi undang-undang,” kata dia.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan bahwa pemerintah berjanji akan berupaya merealisasikan target PNBP Pertambangan Umum itu. Dia juga menyatakan bahwa sebelumnya pemerintah telah sepakat dengan Komisi XI DPR, dan target tersebut akan menjadi wilayah pengawasan Komisi XI.

“Nanti kan kami akan diawasi oleh Komisi XI mengenai pencapaiannya,” ujar Chatib.