Saatnya Kendalikan Harga

Foto : Antara

Apa yang dicemaskan dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah dampaknya yang cepat menular kemana-mana. Ongkos transportasi, harga beras dan sayuran, harga makanan di warung,  semua naik. Bahkan tarif cukur rambut yang tidak menggunakan bensin pun ikut-ikutan naik, karena tukang potong rambutnya keluar uang tambahan untuk biaya transport. Kecemasan itu riil, tidak mengada-ada, sebab berbagai harga kebutuhan pokok sudah terlebih dahulu naik sebelum ada pengumuman resmi kenaikan harga BBM oleh Pemerintah.

Kecemasan itulah yang mendorong mahasiswa dan beberapa kelompok buruh melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM. Maklum dengan uang mereka yang pas-pasan saat ini, hidup mereka bakal lebih berat ke depan. Sementara, mereka tidak tersentuh oleh program kompensasi kenaikan harga BBM seperti raskin dan BLSM (bantuan kangsung sementara masyarakat).

Lihatlah bagaimana para mahasiswa dan buruh melakukan aksi perlawanan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM.  Beberapa ruas jalan di Jakarta Jumat malam lumpuh karena diblokir mahasiswa yang berdemo. Lemparan batu dan gas air mata mewarnai setidaknya tiga ruas di Jakarta. Kondisi yang mirip “jalur Gaza” itu tentunya tidak bisa terus dibiarkan, tapi tidak bisa pula ditumpas dengan cara-cara represif. Harus ada aksi nyata pemerintah untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok.

Kemampuan Pemerintah untuk mengendalikan berbagai harga kebutuhan pokok sekarang diuji. Karena dalam situasi seperti ini tidak sedikit para spekulan yang memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Pemerintah dituntut rasa empatinya, bukan cuma dengan cara menggelontorkan BLSM yang tidak seberapa nilainya,  melainkan terjun langsung dalam operasi pasar sehingga barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat tetap dalam harga yang bisa dijangkau.

Imbas kenaikan harga seiring naiknya harga BBM, bukan saja dirasakan masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 20 ribu per hari. Kaum buruh, pekerja kantoran, pelayan toko yang rata-rata pendapatannya di bawah Rp 3 juta per bulan, jelas sangat merasakan langsung tingginya harga-harga barang dan jasa. Masyarakat kelas menengah yang berpenghasilan Rp 5-10 juta per bulan  juga bakal kena imbas dampak kenaikan harga BBM. Apalagi mereka umumnya masih dibelit cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan kartu kredit, premi asuransi, biaya anak sekolah dan lainnya. Kelas menengah tanggung seperti ini yang umumnya tidak mendapatkan perlindungan negara karena sudah dianggap mampu, padahal dalam kenyataannya masih hidup pas-pasan.

Tanpa ada aksi nyata oleh negara dalam pengendalian harga-harga, baik barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, ketegangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan terus berulang. Boleh jadi aksi-aksi sporadis itu tidak sampai menjatuhkan pemerintahan, namun kejadian itu akan terus berkembang di media sosial yang sangat berkuasa menghukum siapapun elite pemerintah yang tidak berpihak ke masyarakat luas.

Perlu pula diingat, fungsi negara adalah melindungi segenap warga negaranya, baik itu miskin atau kaya, apalagi kelas menengah bawah yang jumlahnya cukup banyak dan tidak pernah diperhatikan oleh negara. Munculnya istilah-istilah seperti negara auto pilot sudah pasti lahir dari kelas menengah yang muak dengan klaim-klaim keberhasilan pengelola negara, padahal pengelola negara tidak berbuat apa-apa.