Telat Ambil BLSM? Ditunggu 2 Desember

Jakarta, Sayangi.com – Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menegaskan, jatah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) bisa diambil paling telat 2 Desember 2013. “Kalau tidak bisa sesuai jadwal, tidak usah khawatir dan terburu-buru,” ujar Agung, di Jakarta, Sabtu dini hari.

Sesuai hasil Sidang Rapat Paripurna Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpin oleh Presiden pada 20 Juni 2013, pembayaran pertama BLSM sebesar Rp 300.000 untuk Juni dan Juli pada 22 dan 24 Juni 2013 di 15 kota di Indonesia. Sedangkan pembayaran BLSM tahap kedua akan diberikan September mendatang. Kota-kota tersebut antara lain Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Malang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Ambon, Jayapura, dan Bogor.

Dengan asusmi kebijakan kenaikan BBM bersubsidi akan berdampak luas pada masyarakat, Pemerintah menyiapkan program kompensasi untuk mengurangi dampak tersebut dengan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Program Khusus. Program P4S merupakan percepatan dan perluasan atas tiga program yang selama ini telah dilaksanakan pemerintah meliputi, Program Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Sedangkan Program Khusus, Pemerintah menyiapkan dua program kegiatan yakni, program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Program Infrastruktur Dasar. Untuk mitigasi dampak yang lebih besar dari kebijakan kenaikan harga BBM ini, Pemerintah juga menyiapkan program BLSM dalam jangka waktu empat bulan.

Sementara itu, di tempat terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menjelaskan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak otomatis menghapus subsidi BBM, melainkan hanya mengurangi porsinya. “Subsidi itu tidak dihilangkan, tapi dikurangi. Negara berkewajiban memberikan subsidi kepada rakyat dan sekarang subsidinya dikurangi, bukan dihapus,” kata Jero, usai jumpa pers di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat malam.

Wacik membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa dana subsidi pada BBM bersubsidi dicabut dengan adanya kenaikan harga BBM. Padahal bukan dicabut, hanya porsinya dikurangi. Dia menjelaskan, biaya produksi premium sebesar Rp 9.500 per liter berarti Pemerintah selama ini telah mensubsidi Rp 5 ribu per liter, sehingga dengan penyesuaian harga menjadi Rp 6.500, sehingga subsidi Pemerintah menjadi Rp 3.000 per liter. (MSR/ANT)

Berita Terkait

BAGIKAN