Jokowi Belum Putuskan Kenaikan Tarif Transportasi

Jakarta, Sayangi.com – Efek domino kenaikan BBM bakal segera tiba. Organisasi Angkutan Darat (Organda) mulai mendesak Pemerintah menyesuaikan tarif angkutan.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Organda, Andriansyah menegaskan, kenaikan itu diperkirakan antara 20-30%. “Kalau tidak naik, operator merugi, kendaraan jadi tidak terawat, keselamatan penumpang pun bisa ikut terpengaruh,” tegas Andriansyah di sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (22/6).

Desakan agar Pemerintah segera menaikkan tarif angkutan umum ini, kata Andriansyah, guna menghindari situasi khaos di lapangan, ketika pengemudi atau pemilik angkutan menetapkan sendiri tarifnya. Masih kata Andriansyah, Organda sendiri sebenarnya sudah menentukan kenaikan tarif angkutan sementara sekitar Rp 1.000 hingga Rp 2.000.

Namun soal berapa besar rupiah kenaikan, memang masih maju-mundur. Organda Bekasi, Jawa Barat misalnya, mengusulkan besaran kenaikan sebesar 35%, konon setelah disesuaikan dengan kondisi Kota Bekasi.

Bagaimana dengan tarif angkutan di ibukota? Terkait permintaan Organda yang mengusulkan kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta hingga 30%, Gubernur DKI Jokowi mengaku hingga detik ini belum memutuskan. Ia menegaskan, masih perlu ada pembicaraan lagi dengan Organda, Dewan Transportasi, dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Masih harus bicara dengan Organda, Dewan Transportasi, orang-orang lapangan, dan masyarakat pengguna. Sehingga kalau enggak Senin atau Selasa, Organda sampaikan ke saya mengenai rinciannya,” urai Jokowi di Balaikota, Jakarta, Sabtu (22/6).

Ia mengakui, Organda sudah memberikan usulan besaran kenaikan tarif angkutan. Tapi ia tidak ingin hanya diberi angka, dan masih perlu mengumpulkan perhitungan detail dari berbagai pihak. “Hitungannya dari mana? Detailnya seperti apa? Rincinya seperti apa? Kita harus ngerti. Komponen-komponen yang mempengaruhi apa saja. Bensin apa solarnya. Sparepart, gaji supir, dan lain-lain,” kata Jokowi.

Pertanyaan klasik yang selalu mengiringi, apakah setelah tarif naik, akan ada perbaikan layanan? Bicara soal ini, Andriansyah justru mengaku kecewa. Pencabutan subsidi BBM di APBN-P tidak diikuti oleh perhatian terhadap sektor yang paling banyak kena imbas, sektor transportasi. “Tidak ada perhatian terhadap sektor transportasi. Dalam APBN-P, hampir tidak ada pengembangan infrastruktur jalan baru, tidak juga pembaruan angkutan umum. Padahal, harap Andriansyah, dana pencabutan subsidi BBM itu mestinya sebagian digunakan untuk membantu meningkatkan perbaikan infrastruktur jalan. (MSR)