Nelayan Bubarkan Sosialisasi Migas Pertamina

Bangkalan, Sayangi.com – Nelayan dari dua kecamatan, Klampis dan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, membubarkan sosialisasi Eksplorasi dan Eksploitasi Migas yang digelar PHE WMO (Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore) di kantor kecamatan Sepulu, Sabtu (22/6) tadi.

Sosialisasi yang dilakukan PHE itu tentang “Area Terbatas dan Terlarang” kepada sebagian warga setempat, terkait pelaksanaan eksplorasi dan ekploitasi minyak bumi dan gas di wilayah itu.

“Malam ini kami bersama pihak-pihak terkait berupaya melakukan pendekatan kepada warga, meski kejadiannya tadi pagi dan sudah reda, akan tetapi, kami tidak ingin ada aksi yang lebih besar lagi,” kata Camat Sepulu, Hosin Jamili, Sabtu malam.

Saat acara sosisalisasi sedang berlangsung, pada Sabtu pagi, dua kelompok massa mengatasnamakan diri Aliansi Nelayan Melawan Penindasan (AMPEDAS) dan Front Perlawanan Nelayan Sepulu (FPNS) dari Kecamatan Klampis dan Kecamatan Sepulu datang ke lokasi sosialisasi.

Ratusan nelayan yang dipimpin langsung para kepala desa di tiga kecamatan, membubarkan secara paksa acara sosialisasi yang digelar PHE WMO di kantor Kecamatan Sepulu.

Akibatnya acara sosialisasi yang baru dimulai dengan tarian penyambut dihentikan panitia. Massa menyuruh para undangan untuk pulang dan membubarkan diri. Bahkan salah seorang kepala desa sempat melemparkan kursi ke arah panitia.

“Ayo bubar, jangan diteruskan acara ini, kalau tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” ujar koordinator nelayan sekaligus Kepala Desa Sepulu, Suryadi.

Menurut Suryadi PT PHE WMO tidak mempunyai etika, karena tidak mengundang para kepala desa yang wilayahnya terkena dampak ekploitasi dan eksplorasi sumur migas di perairan Kecamatan Sepulu, Klampis dan Tanjung Bumi.

Semestinya pihak panitia mengundang para kepala desa yang lebih tahu keluhan masyarakat setempat.

“Apa mereka takut, kalau mengundang kami akan mendapat penolakan, karena yang jelas dengan adanya aktivitas pengeboran 30 sumur baru yang dilakuka PHE WMO, hasil tangkapan ikan berkurang sebab ekosisten laut tercemar,” ungkapnya.

Sementara itu koordinator AMPEDAS, Martolo, secara tegas menolak aktivitas pengeboran yang dilakuan PHE WMO. Apalagi para nelayan dilarang melintas di area pengeboran. Sehingga para nelayan terpaksa menempuh jarak lebih jauh untuk mencari ikan.

“Dengan adanya area terbatas dan terlarang ini, berdampak pada biaya operasional nelayan yang tinggi. Karena jarak tempuh nelayan dalam mencari ikan semakin jauh,” katanya.

Ia mengatakan, eksploitasi dan eksplorasi yang dilakukan PHE WMO di pesisir pantai, mengancam keselamatan para nelayan. Sebab peralatan tersebut ditanam di laut tanpa diberi rambu-rambu. Sehingga perahu nelayan bisa menabrak dan tersangkut ke peralatan yang dipasang PHE.

“Yang jelas kami menolak aktivitas eksploitasi maupun ekplorasi yang dilakukan PHE,” ucapnya.

Warga juga mengaku, sejak adanya aktivitas WMO, hasil tangkapan ikan para nelayan berkurang. Selain tercemar habitat ikan semakin berpindah ke tengah lautan.

“Sampai saat ini kami para nelayan belum pernah mendapatkan kompensasi dari PHE WMO, dan meskipun diberi kompensasi kami tidak akan menerimanya. Yang kami inginkan WMO hengkang dari perairan Madura” cetusnya.

Sementara itu, setelah mendapat protes dari para kepala desa dan nelayan, panitia pelaksana terpaksa menghentikan acara sosialisasi area terbatas dan terlarang di Kecamatan Sepulu, karena para undangan membubarkan diri.

“Kami minta maaf, mungkin terjadi miskomunisasi terkait pelaksanaan sosialisasi ini, yang jelas nanti kami koordinasikan kembali dengan seluruh pihak,” kata koordinator fild Scurity PHE WMO, Purwoto. (Ant)