Pengganti Ruki di BPK Mesti Bebas Masalah

 Jakarta, Sayangi.com – Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK Negara) meminta Komisi XI DPR untuk mencoret calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bermasalah.

Desakan itu disampaikan oleh KUAK sehubungan seleksi terakhir untuk satu kursi calon anggota BPK pada Selasa, 25 Juni nanti di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seperti diketahui, seleksi diadakan untuk mencari pengganti anggota BPK Taufiequrrahman Ruki yanag akan segera memasuki masa pensiun.

Ruki menempati posisi sebagai Anggota Keuangan Negara (AKN) II, posisi yang cukup strategis di BPK, karena berwenang melakukan audit ekonomi terhadap Bank Indonesia (BI). Selain BI, juga terhadap Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan beberapa lembaga negara yang berurusan dengan keuangan lainnya.

Sebelumnya, beberapa calon anggota BPK telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPD RI. Saat ini telah terkumpul 22 nama calon pengganti Ruki.

“Posisi Jabatan AKN II cukup strategis dalam upaya menyelematkan uang negara. Terlebih megaskandal Hambalang dan Century tak kunjung membaik karena hasil pemeriksaan BPK,” tutur Roy Salam, Peneliti Senior Indonesia Budgeting Centre (IBC) yang juga tergabung dalam KUAK dalam konferensi persnya di Jakarta, Minggu (23/6).

BPK, lanjut Roy, berdasarkan konstitusi merupakan lembaga negara yang sangat strategis. Ia bebas dari intervensi Presiden dan DPR. Sehingga orang-orang yang terpilih haruslah benar-benar orang pilihan. Masih menurut Roy, jika BPK sudah terseret dalam arus politis, masyarakat tidak bisa berharap banyak dalam penyelematan uang negara.

Itu makanya, “DPR harus menerjemahkan kategori independen dan profesional dalam seleksi dan pengambilan keputusan di BPK,” pungkas Roy. (MSR)