Inilah Beberapa ‘Catatan Hitam” Para Calon Anggota BPK

Jakarta, Sayangi.com – Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) membeberkan jejak rekam beberapa calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkasus. Dari 22 nama calon Anggota BPK itu, tercatat ada bekas Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diduga turut terlibat korupsi Hambalang.

Peneliti Indonesia Budget Centre (IBC) Apung Widadi IBC yang tergabung dalam Koalisi Untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) mengatakan, hasil temuan ini akan dilaporkan Senin (24/6/2013) besok ke Komisi XI DPR RI.

KUAK juga mengkritik proses pemilihan anggota BPK yang dinilainya tidak transparan. Hal itu menimbulkan adanya kecurigaan tersendiri dalam proses rekrutmen anggota BPK. “Jelang pemilihan Anggota BPK pada Selasa (25/6), KUAK menilai hingga proses akhir ini, seleksi masih tertutup dan sangat minimalis,” kata Apung dalam jumpa pers bertajuk “Tujuh Masalah dan Catatan Buram Seleksi Calon Anggota BPK”, di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Sayangnya, KUAK enggan menyebut nama atau inisial calon anggota BPK yang berkasus tersebut. “Jadi tunggu besok Senin saja. Syukur-syukur kawan-kawan media sudah mendapat keterangan dari Komisi XI DPR,” kata Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Institute (LIMA) yang juga anggota KUAK. Ia berdalih, saat ini para pelapor mudah dikriminalisasi karena belum ada perlindungan.

Catatan hitam calon-calon anggota BPK yang diungkapkan KUAK bermacam-macam. Misalnya pernah divonis bersalah dalam kasus Century, tapi sudah mundur duluan. Selain itu, ada yang pernah menjadi Deputi Kementerian BUMN dan terlibat pengaturan korupsi Hambalang.

“Dulu ada calon anggota BPK berkasus dalam korupsi yang melibatkan Wali Kota Bekasi. Si calon ini sebagai auditor BPK daerah diduga melindungi koruptor dalam pemberian opini Laporan Keuangan Daerah,” jelas Apung.

Pimpinan BPK di Bekasi, lanjut Apung, tidak mengawasi auditornya. Padahal diduga kuat sebagian hasil korupsi tersebut mengalir kepada salah seorang auditor yang kini mengikuti seleksi calon anggota BPK.

Tidak hanya itu, calon anggota BPK lainnya juga terlibat dengan laporan Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia. Dalam laporan itu disebutkan adanya auditor yang “bermain” dan “mengakali” audit hutang Garuda dengan BNI. Hingga kini jelas Apung, perkembangan kasusnya belum ditutup, dan masih diproses KPK.

“Orang ini diangkat jadi Vice President di perusahaan itu. Ini jelas konflik kepentingan kalau auditor tersebut terpilih jadi Anggota BPK.”

KUAK juga merekam jejak calon anggota BPK yang masih aktif sebagai pejabat negara. Ia kini masih menjabat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Pajak.

“Kakanwil digolongkan sebagai kuasa pengguna anggaran. Dia masuk pasal 13 huruf J UU BPK No. 15/2006 yang mengatur penyeleksian Anggota BPK. Anehnya ini lolos di administrasi,” kesalnya.

KUAK juga mengungkap motivasi para calon tersebut paling banyak hanya sekadar untuk mencari pekerja (job seeker). Ada calon yang sebelumnya auditor, kemudian pensiun jadi tenaga ahli di Komisi VII DPR.

“Dia sudah masuk DCS di Dapil Sumatera. Kalau kemarin, Misbakhun mundur karena ketahuan terdaftar DCS,” papar Apung.

“Mereka itu hanya cari peruntungan. Selain mendaftar caleg, coba nyalon BPK juga. Jadi ada juga calon yang kompetensinya kurang. Selain berusia lanjut, mereka yang sudah sepuh itu apa sanggup setiap enam bulan harus rutin mengaudit APBN sebesar Rp.1.600 Triliun?” ungkapnya.

“Kami juga menelusuri, ada calon yang punya relasi dengan pimpinan di Demokrat. Ini jelas, setiap parpol pasti punya jago masing-masing (titipan, red) dalam seleksi ini.” (Moh. Ilyas)