Surat Edaran Mendagri tentang PAW Dikecam

Ilustrasi gambar: Ami/sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif yang pindah Partai.  Surat bernomor 161/3294/SJ tertanggal 24 Juni 2013 itu dikirim ke seluruh Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, dan Bupati/Walikota. Surat yang ditandatangani langsung oleh Mendagri tersebut juga ditembuskan ke Presiden, KPU, serta seluruh pimpinan partai politik.

Inti surat itu menjelaskan bahwa dengan adanya pengunduran diri oleh anggota DPRD melalui formulir BB-5, maka dengan surat itu Ketua DPRD harus menyurati partai yang anggota legislatifnya sudah pindah ke partai lain. Apabila 14 hari tidak direspon oleh partai yang bersangkutan, maka Ketua DPRD Provinsi dapat langsung menyurati Mendagri dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota menyurati Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk dilaksanakan pemberhentian antar waktu, meskipun tanpa ada pengganti.

Anggota DPRD Kota Pontianak, HM Syafiun kepada sayangi.com menyayangkan dikeluarkannya Surat Edaran Mendagri tersebut. Menurutnya, Pasal 333 dan pasal 384 UU No. 27 tentang MPR, DPR,DPD, dan DPRD secara jelas mengatur bahwa Penggantian Antar Waktu mesti diusulkan oleh Partai Politik.

“Surat Edaran Mendagri kan merujuk pada UU MD3 pasal 333 dan pasal 384, kalau kita baca di situ mutlak diperlukan usulan Parpol untuk PAW,” Kata Syafiun via telepon.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Balikpapan yang maju kembali dalam Pileg 2014 melalui partai lain, Sabaruddin Panrecalle, menilai Mendagri sudah terlalu jauh mengintervensi urusan parpol dengan Surat Edaran itu. Padahal menurutnya, kapasitas Anggota DPRD dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang mengacu pada aturan perundang-undangan, diantaranya UU 27/2009 tentang MD3, UU 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan UU  32/2004 tentang Pemda.

“Semua Undang-undang itu ada korelasinya. Nah kita dilantik dengan SK Gubernur yang mengacu pada Undang-undang. Kalau harus melalui surat edaran Mendagri apa tidak cacat hukum? Saya sih tidak ada masalah, tetapi aturan itu kan perlu dipertegas. Jangan bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi,” ujar Sabarudin seperti dikutip Tribunnews.com Minggu (30/6/2013).

Dalam catatan sayangi.com, problem hukum ini berawal dari Peraturan KPU nomor 13 tahun 2013 yang di dalamnya berisi keharusan pengunduran diri bagi anggota Partai Politik yang ingin menjadi Caleg dari Parpol yang bebeda dengan menandatangani Formulir BB-5. Padahal banyak anggota DPRD yang tidak mungkin menjadi Caleg dari partai asal karena tidak masuk dalam Partai Peserta Pemilu 2014.  Terhadap ketentuan ini, pada 26 April 2013 tiga anggota DPRD dari Partai Bintang Reformasi (PBR) mengajukan permohonan uji materi Pasal 19 huruf i angka 2, huruf j, dan huruf k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ke Mahkamah Agung (MA) dan tinggal menunggu putusan.

Selain itu, hari ini, Senin (1/7/13) di Mahkamah Konstitusi juga sedang berlangsung sidang judicial review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dengan agenda keterangan dari saksi ahli. Pada intinya gugatan ke MK ini juga bertujuan agar anggota DPRD yang menjadi Caleg dari Parpol berbeda tidak kehilangan jabatannya sebagai anggota legislatif. Penggugat adalah beberapa anggota DPRD dari Sumatera Utara.

Menanggapi surat edaran Mendagri dan ketentuan pengunduran diri dalam PKPU no 13 tahun 2013 yang masih dalam proses hukum, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Nizar Zahro, menyampaikan komentar singkat, “Mestinya surat edaran Mendagri itu berisi larangan PAW sampai ada putusan hukum yang inkracht,” kata Nizar, yang juga Caleg DPR RI dari Gerindra untuk Dapil Madura itu. (S2)