Ini Lho Momen Koruptor Kelas Kakap Mengeruk APBN

Foto: twitter

Jakarta, Sayangi.com – Peneliti Indonesia Budget Center Apung Widadi mengatakan, korupsi kelas kakap alias ‘big fish’ biasanya lahir saat momentum pembahasan perubahan undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Beberapa fakta korupsi besar memang berasal dari momentum pembahasan perubahan APBN.

“Misalnya kasus Hambalang, Wisma Atlet yang terjadi pada momentum perubahan APBN tahun 2010, Kasus Dana Penyesuaian Infratruktur Daerah (DPID), kasus korupsi pengadaan anggaran Alquran, bahkan yang terbaru anggaran pengadaan Simulator SIM oleh Polri juga dinaikkan pada APBN-P tahun 2011,” ujarnya kepada Sayangi.com, Rabu (10/7/2013).

Menurut mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Bidang Korupsi Politik itu, urgensi perubahan APBN sebenarnya hanya bersifat makro ekonomi, kebijakan fiskal, atau keadaan darurat. Hal itu sesuai dengan pasal 27 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dengan jelas mempertimbangkan realisasi dan prognosis.

“Secara umum, perubahan APBN perlu (pasal 27 ayat 3) apabila terjadi perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai asumsi dalam APBN perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, keadaan yang harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit Kementerian/Lembaga, dan keadaan yang menyebabkan saldo lebih tahun sebelumnya,” urai Apung.

Ia mengungkapkan, setidaknya ada empat alasan perubahan APBN menjadi momentum yang cukup empuk oleh politisi korup. Pertama, waktu pembahasan perubahan APBN sangat pendek sehingga cara-cara lobi antar fraksi dan pemerintah sering dilakukan dengan cara-cara transaksional. Yang penting asumsi makro dan fiskal disesuaikan, lain hal utak-atik anggaran juga dilakukan.

“Kedua, waktu pembahasan per bahan APBN sangat pendek hanya sekitar satu bulan, sehingga tidak sempat diawasi oleh publik. Apalagi publik tidak dilibatkan dalam hal seperti proses pembahasan APBN yang panjang mulai dari musyawarah desa, kota, provinsi dan nasional,” imbuh Apung.

Ketiga, sambung dia, perubahan APBN sebagai produk undang-undang tidak diuji kepada publik terlebih dahulu. Ia langsung ditetapkan oleh DPR dan Pemerintah. Sedangkan keempat, momentum ini sengaja sering dijadikan politisi untuk menaikkan posisi tawar terhadap mitra kerja untuk melakukan mark up anggaran atau sebaliknya membintangi sebagai bentuk sandera yang harus ditebus dalam bentuk setoran uang muka atau sandera kepentingan politik.

“Sebagai contoh, jika mark up sudah kita sering temui, namun untuk kasus sandera juga tidak jarang ditemukan. Seperti awalnya rencana anggaran pembangunan gedung KPK tahun 2012 yang dibintangi oleh DPR, disinyalir kuat karena KPK banyak menjerat politisi senayan,” jelas dia.

Lain hal Komisi Ombudsman, masih menurut Apung, pada perubahan APBN 2011 tidak mendapatkan tambahan anggaran untuk pembangunan gedung di daerah-daerah karena tidak bersedia memberikan upeti atau uang muka kepada Komisi II terkait hal pencairan anggaran pada perubahan APBN 2011. (MI)