BAKN: Tarif Pajak PPH Migas dan Bagi Hasil Migas tak Konsisten

Foto: pajak.go.id

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Sumarjati Arjoso mengkritik pengelolaan pajak penghasilan (PPh) minyak dan gas bumi (migas) yang tidak optimal. Ia juga menilai penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh dan bagi hasil migas juga masih tidak konsisten.

Dalam keterangan pers dalam situs resmi Kementerian Keuangan Rabu (10/7/2013) disebutkan, kondisi yang tidak optimal itu terjadi karena pemerintah belum menjalankan amandemen Production Sharing Contract  (PSC) terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) Migas yang menggunakan tax treaty dalam penghitungan PPh Migas. Akibatnya, pemerintah kehilangan penerimaan negara setidaknya sebesar Rp1,30 triliun.

Ia menambahkan,  berdasarkan laporan BAKN, kurang optimalnya penerimaan PPh Migas ini disebabkan oleh beberapa kelemahan dalam pengelolaan PPh Migas. Pertama, pemerintah belum menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam rekonsiliasi perhitungan PPh Migas terutang dari K3S.  

Kedua, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Migas juga belum mengenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas hingga sebesar Rp33,026 triliun.

“Hal-hal tersebut bertentangan dengan PSC sektor V, UU (Undang-Undang) Nomor 6 Tahun 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, serta PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 79 Tahun 2012 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi,” kata Sumarjati saat menyampaikan Laporan Kinerja BAKN Tahun Sidang 2012-2013. (MI)