Susaningtyas Nefo: Polri Harus Berubah Menjadi Penegak Keadilan

Foto: Hanura

Jakarta, Sayangi.comKepercayaan masyarakat kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belakangan ini cenderung semakin menurun. Hal itu disebabkan belum maksimalnya reformasi di tubuh Polri dan banyaknya oknum polisi yang terlibat kasus pidana, baik kasus narkoba, korupsi, premanisme dan lain sebagainya.  Lalu, bagaimana agar Polri kembali dipercaya? Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati menawarkan perubahan paradigma Polri.  Dalam wawancara dengan Hurri Rauf dari Sayangi.com, Nuning, panggilan akrab legislator dari Fraksi Hanura ini, berharap Polisi menjadi penegak keadilan. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang harus dibenahi oleh Polri?

Polri dewasa ini sangat diharapkan dan diandalkan dalam mengawal wilayah keamanan bangsa dan negara ini. Tentunya menghadapi berbagai potensi gangguan serta ancaman yang variabelnya semakin banyak, Polri harus juga berperan sebagai social engineering. Tak hanya hukum yang harus dinamis dan berkembang, namun juga aparaturnya. Oleh sebab itu menjadi sangat logis jika sebagai ujung tombak criminal justice system, polisi pun harus berubah. Tak lagi sebatas menjadi penegak hukum, namun menjadi penegak keadilan.

Untuk menjadi penegak keadilan, bagaimana gagasannya?

Gagasan untuk menjadikan polisi sebagai penegak keadilan ini memang merupakan manifestasi dari  peran hukum alat sekaligus perangkat social engineering. Tuntutan akan transformasi peran Polri di usia yang ke-67 ini sebagai bagian dari social engineering memang tak dapat dihindari.

Apakah dengan gagasan itu bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat?

Ditengah maraknya kasus yang ada dalam tubuh Polri, mau tidak mau menuntut pembenahan segera guna menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Martabat Polri tentu sangat dipertaruhkan. Di usia yang telah matang ini transformasi atau revitalisasi peran Polri sebagai penegak keadilan memang suatu keharusan. Polisi sebagai penegak keadilan harus menjadi agenda Polri saat memasuki usia 67 tahun ini. Hal ini sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat agar Polri terus berubah dan tumbuh menjadi malaikat keadilan bagi masyarakat.

Apa parameter untuk mengukur keberhasilan Polri?

Sampai hari ini tidak ada parameter yang pas untuk mengukur tingkat keberhasilan Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat. Selalu ada saja yang tidak puas, meskipun Polri sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini tentu menuntut Polri semakin memperbaiki masih adanya sebagian dari kinerja Polri memperoleh labelling atau citra buruk. Labelling itu antara lain masih adanya pungli dalam tubuh Polri, kesewenang-wenangan yang dilakukan anggota Polri, dan lain-lain.

Bagaimana dengan pembenahan kualitas dan kuantitasnya?

Untuk itu adalah sebuah keniscayaan pembenahan kuantitas dan kualitas aparatur Polri, agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal. Seperti kita ketahui sekarang jumlah rasio polisi dibandingkan masyarakat belum seimbang yakni masih satu berbanding 1000. Padahal idealnya satu berbanding 400 personil, tetapi hal ini terkendala APBN. Fungsi Intelijen Keamanan Polri juga harus ditingkatkan sebagai fungsi cegah dini hadapi kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sementara itu Polri sendiri untuk meningkatkan tingkat kemampuan ketrampilan anggota Polri, maka harus meningkatkan kwalitas pendidikan para anggotanya. Peningkatan pendidikan ini penting agar Polri semakin mampu memberantas berbagai kejahatan yang kian canggih dan melibatkan jaringan luas. Mulai dari kejahatan di jalanan, premanisme, kejahatan kerah putih,penyelundupan, korupsi, illegal logging sampai kejahatan transnational seperti terorisme dan sindikat narkotika.

Apakah Polri selalu bersikap netral dan independen?

Polri pun harus netral dan independen, tidak memihak kepada siapapun, hanya memihak kepada yang benar dalam parameter, kaidah serta delik hukum yang tepat.