DPR Tindak Lanjuti Pengaduan Kelompok Tani dari Sumut

Jakarta, Sayangi.com – Dua pengaduan kelompok tani, Dari Kampung Panghuripan Desa Paya Bagas, serta dari Bandar Rejo, Desa Naga Kesiangan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, ditindaklanjuti oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Masyarakat diterima di ruangan BAKN, Gedung Nusantara II lantai 3 Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta. Marzuki Alie didampingi Wakil Ketua Komisi I  Ramadhan Pohan dengan Ketua Komisi II Abdul Hakam Naja.

Warga Panghuripan, menurut koordinatornya –Suwarno–, menuntut tanah seluas 82 hektar yang mereka garap secara turun-temurun. Tanah ini dikuasai paksa PTPN III. Sudah berapa kali pertemuan dilakukan, akan tetapi hasilnya sama saja. Bahkan, terjadi eksekusi paksa pada tahun 2011, dengan merobohkan semua rumah, masjid dan bangunan lain yang didirikan.

Namun, menurut Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Effendi, tanah tersebut dari tanah Negara bekas konsesi NV Rubber Cultuur Maatschppij Amsterdam, yang dikuasai melalui nasionalisasi perusahaan milik Belanda tahun 1958, seluas 4.442,20 hektar.

Pada 1995, Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan HGU atas obyek yang sama tetapi menyusut luasnya menjadi 4.373,78 hektar. Seluas 68,42 dikeluarkan untuk kepentingan pemerintah Kotamadya Tebing Tinggi, Koperasi PT Perkebunan, jalan umum, serta jalan kereta api.

Tetapi, Suwarno yang mewakili warga, merasa memiliki data yang lebih valid. Ia mengajukan beberapa peta dari BPN 1988 hingga peta yang dikeluarkan dinas militer. Bahkan, semua surat hasil pertemuan sebelumnya dengan PTP, serta BPN Pusat. Pihak PTP pada 2001 pernah menyampaikan tidak keberatan tanah itu dikembalikan ke masyarakat.

“Kalau sudah masuk HGU, kapan? Apa ada HGU lainnya setelah HGU 1995?,” katanya.

Effendi dan Andyan S, selaku direktur perkara, serta Kakanwil BPN Sumut Damargalih, serta Kepala BPN Serdang Bedagai Rosma Magdalena, tidak bisa menjawab soal itu. Sementara, PTPN III yang diwakili Direktur SDM Rahmat PK, membacakan kronologis penanganan perkara.

Secara singkat, dijelaskan, kasus ini sudah diperiksa melalui proses pengadilan dan telah memiliki keputusan hukum tetap.

Namun, Marzuki Alie mengajak penyelesaian masalah ini dengan memakai hati nurani. ‘’Jangan adu kuat. Banyak kasus seperti ini, yang menempatkan masyarakat penggarap yang turun temurun dalam posisi lemah. Mereka banyak yang tidak memiliki surat. Kalau dengan saudara-saudara yang lebih pintar, memiliki jabatan, dan kedudukan terhormat, bisa membayar pengacara dan sebagainya, jelas mereka akan kalah,’’ kata Marzuki.

“Pakailah hati nurani. Bagaimana seandainya masalah ini menimpa kalian. Rakyat ini tidak ada pendidikan, jangan bawa mereka – dalam konteks ini—dalam debat hukum formal, jelas mereka akan kalah. Karena itu dalam berbagai kesempatan saya selalu sampaikan pentingnya peradilan tanah di negeri ini” katanya.

Dalam kesempatan itu, Marzuki sempat menyemprot perwakilan BPN yang hadir. Awalnya, ia menyarankan, agar BPN melakukan cek ulang dan membicarakan dengan warga perihal HGU dan petanya. “Kira-kira kapan bisa dilakukan, dan setelahnya kita bertemu lagi,’’ kata Marzuki. Lantas, Effendi menjawab, ‘’Terserah.’’

Mendengar jawaban itu, Marzuki menyindir,” Wah, bulat sekali,” Sindiran yang berarti ‘’dalam’’. Lantas, Marzuki menjelaskan ulang. Baru, kemudian perwakilan BPN Pusat tersebut mengerti.

Terhadap kasus desa Naga Kesiangan seluas 254,33 hektar, masyarakat yang hadir mengklaim tidak pernah menerima ganti rugi. Sedangkan Direktur SDM PTPN IV Andi Wibisono yang didampingi Kabag Hukum Wahid Ramli tetap mengatakan, sengketanya secara normatif sudah selesai.

Tetapi, Wendy Hutabarat, selaku wakil warga, menolak. Sebab, warga yang mengaku perwakilan masyarakat itu bukan warga atau pemilik tanah yang disengketakan.

Sedang Ramadhan Pohan, yang selama ini membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, bertekad terus mengawal penyelesaian kasus ini. ‘’Masyarakat mengadu dua bulan lalu, dan selama dua bulan itu saya setiap hari menyimak penanganan kasus ini. Saya berharap, dapat dituntaskan tanpa mengorbankan masyarakat,’’ katanya.

Selama mengadu di Jakarta, Ramadhan memfasilitasi warga dari Serdang Bedagai itu untuk menginap di rumah dinasnya di kawasan Kalibata. (HST)

Berita Terkait

BAGIKAN