Karena Tak Produktif, PAN: UU Pilpres Tak Perlu Direvisi

Jakarta, Sayangi.com – Revisi atas Undang-Undang Pemilihan Presiden (UU Pilpres) memunculkan polemik yang tak berkesudahan di kalangan partai politik. Klausul yang diperdebatkan adalah soal ambang batas 20-25 persen sebagai syarat partai politik yang bisa mengajukan capres-cawapres.

PDI-Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Demokrat misalnya menginginkan agar UU Pilpres 20-25 persen. Sementara partai kecil seperti PAN PPP, PKB, PKS, Gerindra, dan Hanura menginginkan jauh dibawah itu.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengatakan UU Pilpres tidak harus direvisi jika hanya bertujuan untuk mengubah presidential threshold (PT). Sebab, kata dia, kalau pokok pembahasan hanya soal itu maka perdebatan antara partai menjadi tidak produktif.

“Kalau hanya untuk mengubah PT lebih baik tidak usah direvisi. Untuk apa nanti akan terjadi perdebatan yang tidak produktif terus kemudian kesannya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah,” kata Viva saat berbincang dengan Sayangi.com di Komplek Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7).

Menurut Viva yang juga anggota Komisi IV ini, UU Pilpres jangan sampai menghambat seseorang untuk mencalokan atau dicalonkan dalam hajatan pesta demokrasi nasional lima tahunan di negeri ini.

“Pokoknya prinsipnya jangan sampai memasung atau menghambat seseorang untuk dicalonkan,” pungkas dia. (HST)