J Kristiadi : Politik Uang Merusak Demokrasi

Foto : Emil

Jakarta, Sayangi.com – Di Indonesia, kita akan kesulitan mencari pemimpin yang amanah apabila Partai Politik yang memiliki fungsi rekrutmen politik masih melakukan politik uang. Partai Politik harus menggeser orientasi politik uang tersebut ke penguatan kaderisasi.

Demikian disampaikan pengamat politik CSIS, J. Kristiadi dalam diskusi publik yang diselenggarakan Perhimpunan Gerakan Keadilan,  Kamis (11/7/13) sore, di Tebet Jakarta.

Cara menggeser orientasi politik uang ke kadersasi itu bisa dilakukan dengan menerapkan trasparansi dalam sistem keuangan partai. “Harus transparan dari mana sumber dana kampanye, dan partai harus siap diaudit, ” Kata Kristiadi.

Lebih lanjut Kristiadi menjelaskan bahwa sistem politik yang berlaku sekarang ini banyak mengorbankan partai politik itu sendiri. “Belajar dari teman-teman PKS,  akhirnya mereka jadi korban sistem keuangan partai yang tidak dikelola secara transparan,” ujarnya.

Namun J Kristiadi menegaskan, tidak ada sistem politik yang benar atau yang salah, sistem Presidensiil atau Parlementer itu kesepakatan. Juga tidak ada matematika yang mengatur anggota DPR harus sekian, semua itu adalah kesepakatan.

Toh begitu, kita tidak bisa menghindar dari partai politik. Sebab produksi kekuasaan itu adanya di sana. Namun, problem utama Negara-negara yang mengalami transisi demokrasi adalah regulatornya ikut bermain mempertahankan kekuasaan.

Oleh karenanya, Kristiadi menyambut baik gerakan di luar sistem untuk mengontrol kekuasaan. Sebab itu tidak bisa diharapkan. “Kita hanya berharap Partai Politik melakukan fungsinya dengan baik, yaitu melakukan pendidikan politik dan rekrutmen, dan itu semua harus dikontrol oleh masyarakat,” tandas Kristiadi. Sebab, lanjut Kristiadi, pemimpin yang baik tidak akan pernah lahir tanpa adanya kontrol masyarakat.

Bagi Kristiadi, demokrasi dan keadilan, tanpa kerja keras hanya akan berakhir sebagai mantra. “Tapi kita tidak pernah kehilangan harapan terhadap bangsa ini, terutama dengan tumbuhnya kelompok-kelompok civil society yang banyak tumbuh berkembang di sini,” tegas Kristiadi.

Dalam diskusi menjelang berbuka puasa yang dihadiri oleh aktivis dari Kelompok Cipayung dan Ormas Kepemudaan lainnya itu, Ketua Umum DPP Perhimpunan Gerakan Keadilan Bursah Zarnubi mengatakan, Indonesia, sejak proklamasi tidak pernah mentransformasikan system sebagaimana yang diinginkan oleh pendiri-pendirinya.

Sebut saja di Orde Lama, lanjut Bursah, ada ekonomi berdikari, namun prakteknya kita mengenal ekonomi Ali Baba. Praktek ekonomi itu yang terus berlanjut hingga ke jaman Pak Harto. Di situ pejabat memberi konsesi ke pengusaha kroninya, dan sebaliknya pejabat memperoleh imbalan dari pengusaha itu.  

Terus kita mengenal ekonomi gotong royong, tapi tidak pernah serius mempraktekkan Koperasi. “Bahkan  Koperasi justru menjadi soko guru ekonomi negara-negara di Eropa Barat. Bagi saya itu ironis,” jelas Bursah Zarnubi. (MARD)