DEN: Penghapusan Subsidi BBM Hanya Kepentingan Pemilu 2014

Foto: uniten.edu.my

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Dewan Energi Nasional Prof. Herman Darnel Ibrahim mengatakan, perdebatan penghapusan subsidi BBM dan listrik terbentur segudang kepentingan popularitas menjelang suksesi 2014. Menurutnya, konsensus nasional patut ditempuh agar ketahanan energi nasional terwujud.

“Menjelang Pemilu 2014, kecenderungan partai politik menyikapi persoalan subsidi lebih mengarah kepada pertimbangan populis ketimbang pertimbangan rasional. Padahal tak sedikit cendekiawan dan ahli yang mengatakan subsidi adalah kebijakan tak rasional dan tak berkeadilan, yang kalau tidak diselesaikan dengan baik akan menjadi penyakit kronis yang berkepanjangan,” paparnya dalam Dialog Energi bertajuk “Reorientasi Pengelolaan Energi untuk Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Ia mempertimbangkan jumlah subsidi BBM dan listrik pada APBN 2013 sekitar Rp 305 triliun (hampir mencapai 20 persen APBN). Jumlah itu lebih besar dari belanja modal pemerintah dan juga lebih besar dari anggaran investasi sarana BUMN energi. Jika tidak diselesaikan, kata dia, jumlahnya akan terus meningkat dan dari tahun ke tahun akan tetap membebani pemangku pemerintahan.

“Terlebih, alokasi subsidi BBM dan listrik yang katanya untuk rakyat kecil kenyataannya tidak menyentuh mereka. Bagi masyarakat kecil di pelosok dan daerah terpencil, harga BBM yang harus mereka bayar jauh dari hitungan subsidi, dan sebagian besar masyarakat terpencil belum menikmati listrik PLN,” imbuhnya.

Herman menambahkan, rasio elektrifikasi 2012 baru sekitar 70 persen. Artinya, sekitar 30 persen dari 240 juta penduduk belum menikmati listrik yang selama ini disubsidi dengan biaya yang tinggi. Lebih ironis lagi, tidak sedikit dari masyarakat terpencil yang menggunakan listrik bersumber dari genset diesel milik sendiri atau swasta yang jauh lebih mahal ketimbang listrik PLN karena keterbatasan PLN menjangkau mereka.

“Alhasil, masyarakat kecil yang kerap diperdebatkan sebagai alasan mempertahankan program subsidi justru sejak lama membayar BBM, gas, dan listriknya dengan harga yang lebih mahal dari ketetapan subsidi pemerintah,” ungkapnya.

Herman menuturkan, di pulau-pulau terpencil dan desa di pedalaman harga eceran 1 liter premium mencapai Rp7.000-Rp10.000. Di Ternate, harga gas elpiji tabung 12 kilogram mencapai Rp150.000 karena didatangkan dari Makassar. Bahkan, masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, harus membeli gas elpiji 3 kg Rp20.000 meski harga eceran tertinggi hanya Rp14.000. Mahalnya biaya distribusi menyebabkan subsidi sesungguhnya tidak berdampak bagi masyarakat kecil.

“Lalu, siapa sebenarnya yang menikmati subsidi BBM dan listrik? Tentu saja mereka yang banyak menggunakan energi, seperti kelompok perusahaan besar dan kalangan menengah ke atas,” urai Herman.

Artinya, dijelaskan dia, bila subsidi tetap dilakukan di tengah pertumbuhan energi yang akan mencapai 7-8 persen per tahun dan harga energi khususnya minyak yang sewaktu-waktu bergejolak, beban APBN pun semakin besar dan kondisinya kian membahayakan perekonomian nasional.

“Inilah bom waktu yang mengancam perekonomian nasional di masa depan,” demikian Herman. (MI)