DPR Setujui Pagu Indikatif OJK Rp2,4 Triliun

Foto: e-moneynews.com

Jakarta, Sayangi.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI menyetujui untuk memasukan usulan pagu indikatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun anggaran 2014 senilai Rp2,4 triliun.

“Pagu indikatif Otoritas Jasa Keuangan tahun anggaran 2014 senilai Rp2,4 triliun akan dimasukan ke dalam RAPBN,” ujar Wakil Ketua Komisi, Harry Azhar Azis di Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Namun, ia menambahkan pagu anggaran itu masih dalam tahap pendalaman, dikarenakan ada beberapa hal yang harus dikaji kembali.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua OJK Rahmat Waluyanto mengharapkan anggaran pagu indikatif OJK dapat menjadi pagu sementara di RAPBN 2014.

“Dari waktu ke waktu OJK selalu melakukan konsultasi dan pada dasarnya pagu indikatif dapat menjadi pagu sementara di RAPBN 2014,” kata dia.

Ia menambahkan anggaran OJK itu masuk dalam anggaran di bawah kendali Kementerian Keuangan. Anggaran itu kerap menampung anggaran lembaga baru yang terbentuk dan belum memiliki satuan kerja.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D. Hadad mengemukakan beberapa asumsi pagu indikatif tahun 2014 yakni tambahan SDM dari Bank Indonesia (BI) sebanyak 1.300 orang. Rekrutmen kekurangan SDM OJK sebanyak 450 orang. Kenaikan remunerasi (merit increase) berdasarkan kinerja serta tunjangan kemahalan.

Selain itu, lanjut dia, untuk kebutuhan infrastruktur yakni OJK akan mengimplementasikan program yang sudah didesain pada 2014 sesuai dengan survei yang telah melibatkan Universitas di sejumlah daerah.

Kemudian, renovasi gedung kantor perwakilan di daerah karena ada beberapa yang kondisinya tidak layak untuk dijadikan tempat bekerja.

“Di beberapa daerah fasilitas kantor BI yang akan ditempati oleh OJK, juga ada yang belum memadai seperti di Kupang, Kediri dan lainnya,” papar Muliaman.

Ia menambahkan kebutuhan infrastruktur juga mencakup pembangunan sistem informasi di OJK, pemeliharaan perangkat teknologi informasi, jaringan internet, licence dan lainnya.

“Kami dihadapkan masa transisi, perencanaan agenda tim transisi juga terus dilakukan agar kemudian ‘hand over’ berlangsung secara lancar,” kata dia.

Muliaman juga mengatapakan pihaknya akan mewujudkan sektor jasa keuangan yang tangguh, kontributif, inklusif, menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

“Dalam rangka itu, sebagai langkah awal OJK akan membangun sistem dan program edukasi kepada konsumen yang mengedepankan tata kelola yang efektif,” jelasnya. (MI/Ant)