Ketua DPD RI: Pemimpin ke Depan Harus Visioner dan Bersih

Foto : Emil

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengemukakan, tahun 2014 adalah fase kritis bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia yang masih cacat dan belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Dalam percakapan dengan wartawan Sayangi.com Bambang Budiono dan Bursah Zarnubi di kantor Sayangi.com, Tebet, Jakarta, Kamis (11/7), Irman menyampaikan beberapa kriteria pemimpin Indonesia ke depan. Antara lain, punya komitmen kuat dalam penegakan hukum, visioner, dan tidak punya beban masalah di masa lalu. Percakapan berlangsung meriah karena diikuti oleh sejumlah aktivis Kelompok Cipayung. Berikut petikannya:

Bagaimana bang, sudah siap ikut konvensi Partai Demokrat?

Pak SBY sebagai ketum Partai Demokrat mengajak saya untuk ikut jadi peserta konvensi. Saya apresiasi undangan itu, bismillah saya akan ikut konvensi.

Bisa dijelaskan, apa pertimbangannya?

Saya ini orang independen, dalam arti bukan kader salah satu partai politik. Karena itu saya memilih jadi anggota Dewan perwakilan Daerah. Untuk jadi calon presiden dari jalur independen belum dimungkinkan oleh konstitusi. Nah, konvensi Partai Demokrat ini memberi peluang bagi orang di luar partai untuk ikut dalam kontestasi bakal calon presiden yang akan diusung oleh partai itu pada pilpres mendatang.  Ini perkembangan menarik bagi demokrasi kita.

Yakin, proses konvensi nanti akan berjalan jujur dan fair?

Penjelasan Pak SBY kan begitu, konvensi akan berjalan transparan, ditangani oleh komite yang merupakan gabungan dari orang partai dan tokoh independen, dan ada tiga lembaga survey yang akan mengukur tingkat popularitas, akseptabilitas, serta elektabilitas masing-masing calon. Saya juga minta bantuan pada teman-teman media dan aktivis untuk ikut memonitor serta mengawal agar proses konvensi benar-benar jujur, transparan, dan fair.

Kalau sudah mantap begitu, bisa dijelaskan apa saja gagasan sebagai bakal calon Presiden untuk membawa Indonesia ke depan jadi lebih baik?

Hahaha, pertanyaannya jangan terlalu jauh dulu. Jangan tanya apa yang mau disampaikan ke rakyat, nanti kesannya mendikte. Sekarang ini saya justru sedang menyerap aspirasi sedetail mungkin, apa yang rakyat mau.

Kalau begitu kita bicara topik besar. Di beberapa forum,  Anda  menyebut demokrasi Indonesia perlu diperbaiki karena masih cacat dan kurang memberi dampak bagi pemerataan pembangunan. Bisa diuraikan lagi?

Beberapa hari lalu saya bicara di acara Forum Rektor yang dipimpin Prof. Dr. Laode Kamaluddin di Universitas Sumatera Utara, Medan. Forum Rektor mengundang secara selektif beberapa nama yang dianggap potensial untuk memimpin Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Di  forum itu saya menyampaikan kembali tentang indeks demokrasi global yang dirilis majalah The Economist. Selama ini kita sering mendengungkan dan bangga menjadi negara demokrasi ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan India.
Ternyata, berdasarkan 5 variabel yang diukur terhadap 176 negara di seluruh dunia, Indonesia belum dinilai sebagai negara demokratis. Demokrasi Indonesia masih masuk kategori cacat.  5 variabel itu adalah proses pemilunya, civil right-nya,  bagaimana birokrasi di negara itu bekerja, partisipasi politik, dan terakhir budaya politiknya. Indeks demokrasi kita tahun 2012 nomor 67, di bawah Papua New Guini, Timor Leste, dan bahkan Thailand. Tahun ini indeks demokrasi kita lebih baik, naik jadi nomer 53, tapi tetap masih di bawah Timor Leste.

Indonesia masih di bawah Timor Leste, bukankah sejak reformasi kita sudah melaksanakan pemilu langsung. Kebebasan pers juga terjamin dengan baik?

Itu penilaian dari sebuah institusi yang kredibel. Harus jadi evaluasi kita bersama. Kita memang sudah melakukan pemilu langsung, termasuk pada pemilukada. Tapi menurut data Mahkamah Konstitusi (MK), 90 persen pemilukada berujung ke MK. Kasusnya politik uang, mobilisasi birokrasi yang terstruktur dan masif, atau kecurangan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Di negara-negara yang demokrasinya sudah maju, jarang ada pemilu yang berakhir di pengadilan. Ini berarti, demokrasi kita masih sebatas prosedural tapi prosesnya masih banyak penyimpangan.

Soal kebebasan pers?

Kemarin Dubes Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia  Scot Marciel datang ke kantor untuk pamitan sekaligus berdiskusi sebagai sahabat tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Dia menilai kebebasan pers di Indonesia lebih maju dari di AS. Indonesia mungkin negara yang kebebasan medianya paling tinggi di dunia, bahkan melebihi AS. Apalagi dibanding Singapura dan Malaysia. Di AS antara pemilik media dan berita itu diatur. Anda lihat Ted Turner sebagai pemilik CNN pernah tidak tampil berulang-ulang di CNN. Juga Rupert Murdoch yg punya FoxNews pernah tidak tampil di medianya. Sekarang bandingkan dengan di Indonesia, coba lihat siapa yang tampil. Media itukan milik publik, harus dikontrol. Jadi pemimpin redaksi di AS betul-betul tidak bisa diatur atau diintervensi oleh pemilik modal.

Menurut Anda, apa akar masalah yang membuat demokrasi di Indonesia masih cacat dan belum sesuai dengan harapan reformasi?

Law enforcement kita masih rendah. Boleh dikatakan, kemajuan demokrasi, partisipasi masyarakat, dan kebebasan pers  tidak diikuti oleh penegakan hukum yang kokoh. Aparat hukum kita tidak mampu mengimbangi laju perkembangan demokrasi. Terutama aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ini barangkali PR kita yang lebih utama, sehingga demokrasi kita ini bisa on the right track.

Selain masalah demokrasi yang masih cacat, apa masalah lainnya yang mendesak untuk diperbaiki?

Harus ada konsolidasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah, karena menurut saya sudah berada di posisi merah. Sudah kritis. Tujuan otonomi daerah baik, tujuan pemekaran baik, tapi kadangkala motif pemekaran lebih banyak dipengaruhi oleh elite lokal, bukan murni dari tujuan utama otonomi daerah.

Apa point penting otonomi daerah yang perlu diperbaiki?

Konsolidasi pemekaran daerah. Kita perlu evaluasi mana yang gagal, dikonsolidasikan lagi. Bahkan sekarang perlu didorong ada penggabungan daerah-daerah hasil pemekaran yang ternyata gagal. Sebetulnya DPD sudah mengajukan moratorium sejak 6 tahun yang lalu, tapi kan tidak bisa dilakukan karena ada kepentingan-kepentingan politik. Konsolidasi otonomi daerah harus segera dilakukan, titik beratnya harus diperjelas, eksperimen kita selama ini melakukan titik berat otonomi di kabupaten/kota, ternyata tidak tepat. Kenapa, karena salah satu kelemahan otonomi daerah di kabupaten/kota adalah SDM yang terbatas. India otonomi daerahnya di provinsi, karena SDM, kapasitas, kemampuan itu ada di provinsi,

Kalau otonomi di tingkat provinsi, dulu ada kekhawatiran mengarah ke negara federal?

Yang dikhawatirkan dulu kan itu, sekarang menurut saya gak usah kita khawatirkan. Karena kita sudah sepakat 4 pilar,  Pancasila, NKRI, UUD 45, dan Bhineka Tunggal Ika. Jadi kalau titik berat otonomi daerah di provinsi tidak perlu lagi ada kekhawatiran  federal tadi.

Menurut Anda, isu separatisme sekarang sudah tidak relevan?

Sebagai ketua DPD terakhir saya menghadiri acara 50 tahun kembalinya Papua ke Indonesia. Saya ketemu dengan pemuka masyarakat dan tokoh adat, bahkan saya dideklarasikan pertama oleh mereka untuk jadi Presiden. Di Papua, saya kaget, bukan di kampung saya di Sumatera, hahaha. Ternyata yang diinginkan rakyat Papua hanya bagaimana mereka bisa keluar dari kemiskinan, keterbelakangan. Pemerintah pusat secara materi sudah memberikan bantuan melalui dana Otonomi Khusus (otsus). Tapi Pemerintah Pusat kurang mengontrol bagaimana pelaksanaan dana-dana Otsus berjalan, sehingga anggaran itu berhenti di birokrasi provinsi. Nyangkut. Jadi masalahnya pada implementasi. . Ada memang segelintir mereka yang punya pikiran ekstrim mau berpisah dari Indonesia, tapi tidak signifikan jumlahnya,  jauh lebih banyak jumlahnya yang ingin tetap bersatu dalam NKRI. Mereka cuma ingin anaknya sehat, bisa sekolah dengan baik, dibangun infrastruktur dasar  dan soal-soal kesejahteraan lainnya.

Itu yang mau dijawab melalui Otsus, tapi gak jalan?

Betul. Karena uang itu berakhir hanya di birokrasi saja. Di tingkat elite, tidak sampai ke bawah. Coba baca saja laporan-laporan tentang otsus Papua yang  sudah dirilis di media massa. Bupati di Papua punya rumah di Menteng, punya kuda Rp500 juta, mobilnya banyak, aktivitasnya banyak di Jakarta.

Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang disampaikan tadi?

Otonomi daerah kita evaluasi. Demokrasi kita konsolidasikan supaya betul-betul berjalan dengan baik. Ukurannya kesamaan di depan hukum terjamin, kebebasan berserikat terjaga, minoritas terlindungi, rakyat kecil punya akses ekonomi. Itukan yang menjadi alasan demokrasi kita pilih.  Itu belum berjalan optimal karena law enforcement  belum kokoh.

Law enforcement itu mudah diomongkan, tapi pelaksanaannya kan sulit?

Secara gradual kita harus menuju kesana. Untuk itu diperlukan seorang leaders yang committed untuk menegakkan hukum dan  mengatasi berbagai persoalan bangsa.

Ini tentang sikap DPR yang terkesan enggan melaksanakan putusan MK tentang penguatan peran DPD dalam legislasi. Bagaimana Anda melihatnya?

Buat saya politik itu perjuangan. 27 Maret lalu MK sudah memulihkan kewenangan DPD dalam proses legislasi, tapi DPR  masih berkilah bahkan  berpikir bahwa keputusan MK itu bertentangan dengan konstitusi. Bayangkan, ada lembaga negara berpandangan bahwa putusan MK bertentangan dengan konstitusi. Inikan namanya belum ada kesadaran yang baik dari kita tentang hukum.

Artinya DPR menafsirkan ulang keputusan MK?

Nah mestinya kan tidak bisa, karena MK adalah lembaga yang memberi tafsir terakhir terhadap konstitusi.  Mungkin karena menyangkut kekuasaan, mereka cenderung menolak putusan MK. Saya tidak diam, saya sampaikan dalam rapat-rapat di DPD, sekarang setiap kebijakan atau produk legislasi yang tidak melibatkan DPD sebagaimana diatur dalam MK adalah cacat formal.  Bisa dianulir atau dibatalkan.

Kriteria kepemimpinan seperti apa yang bisa menjawab persoalan bangsa Indonesia yang begitu kompleks?

Menurut saya, tahun 2014 ini fase yang kritis, apakah demokrasi kita akan mencapai tujuannya atau mungkin kembali ke situasi seperti yang terjadi di Mesir. Kita sebenarnya jauh lebih bagus dari Mesir, disana setahun tidak kuat, kita sudah berjalan 15 tahun. Saya bercanda dengan Scott Marciel, berdasarkan  pengalaman saya kuliah 3 tahun di AS, untuk jadi presiden di AS cukup tamatan SD tapi untuk jadi presiden di Indonesia sekolah S2 di AS belum tentu bisa menyelesaikan masalah yang ada karena begiutu kompleksnya.  Artinya persoalan di Indonesia kompleks, sedangkan di AS sistem sudah jalan, ibarat perusahaan sudah go public. Sistemnya  sudah jalan. Sementara di Indonesia demokrasinya tergantung orang,  faktor individu masih begitu berperan.

Jadi kriteria  pemimpin bagaimana yang kita perlukan?

Pertama, harus punya track record yang bersih, supaya dia tidak punya persoalan di masa lalu yang bisa terus membebani kepemimpinannya.  Itu penting agar transisi demokrasi ini bisa berakhir.  Kalau track recordnya bagus, selanjutnya kita lihat dia punya visi tidak  untuk membangun Indonesia. Sebab tidak mungkin kita serahkan nasib bangsa ini pada pemimpin yang hanya mengandalkan popularitas,  atau semata-mata menjadi media darling. Kalau ditanya bagaimana membangun Indonesia ini,  dia jawab oh nantilah tunggu saya jadi Presiden. Kita berada di era globalisasi, jadi perlu punya pemimpin yang tahu kemana mau membawa bangsa ini.  Kita inikan bersaing, punya cita-cita mau membawa ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang terbesar, nomer 3 atau 5 di dunia. Ketiga harus aspiratif, harus tahu apa yang diinginkan rakyatnya. Keempat problem solver mampu memecahkan masalah. Yang terakhir berani dan punya komitmen penegakan hukum yang kuat.  

Berani dan tegas bukankah identik dengan latar belakang militer?

Tegas itukan soal sifat saja. Tidak identik dengan orang yang fisiknya gagah, identik dengan militer, atau suku tertentu. Tegas itu karakter. Bisa dilihat dari track recordnya. Orang kalau bermasalah betapapun gagahnya akan loyo. Jadi tegas dan berani  itu tergantung dari tingkat beban yang dia pikul. Kalau pemimpin itu bersih, tidak punya masalah di masa lalu, dia akan menjadi pemimpin yang apa adanya.