Krisis Likuiditas, Pemerintah Harus Ajak Bicara Swasta

Foto: Sayangi,com/Okky

Jakarta, Sayangi.com – Diam-diam, likuiditas valas di pasar domestik sedang dirundung masalah, lantaran kredit swasta yang jatuh tempo September 2013 nanti. Jumlahnya mencapai 29 miliar dolar AS.

Demikian dijelaskan Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani. Menurut dia, problem likuiditas itu lebih merupakan permasalahan swasta, tidak ada kaitannya dengan negara.

“Memang kita sedang bermasalah dengan likuiditas. Ada dua hal, pertama, impor kita yang semakin tinggi, itu konsekuensi pertumbuhan kelas menengah yang juga makin tinggi. Dan pembangunan infrastuktur yang cukup besar,” jelasnya kepada wartawan di sela-sela Dialog Energi yang digelar Dewan Energi Nasional di Balai Kartini, Jakarta.

Kedua, sambung Aviliani, kebutuhan dolar kita digunakan untuk membayar utang swasta, yang jangka waktu pinjamannya rata-rata 5 tahun, tapi sekarang 8 bulan. Sehingga pada September 2013 ini diperkirakan akan jatuh tempo sebesar 29 miliar dolar AS.

“Nah, kalau cadangan devisa kita yang jumlahnya cuma 100 miliar dolar AS, lantas digerus lagi untuk membayar 29 miliar AS, secara psikologis enggak bagus. Makanya (saya bilang), sekarang ini kita sedang punya masalah dengan likuiditas,” imbuhnya.

Dijelaskan oleh Aviliani, dalam hal ini bukan state money policy yang dilakukan. Artinya, bukan Bank Indonesia (BI) yang mengambil kebijakan. Harusnya Pemerintahnya. Bagaimana caranya? Pertama yang harus diundang pengusaha sektor riil, orang-orang yang punya utang itu. “Pemerintah harus melakukan mediasi untuk restrukturisasi, supaya kebutuhan likuiditas kita besar. Kedua, importir dipanggil, berapa sih kebutuhan dia? Jadi, ini lebih bagaimana memanajemen cash flow ekspor-impor yang harus dilakukan Pemerintah,” papar Aviliani.

Aviliani menambahkan, bolanya jangan di BI. Kalau BI yang harus menaikkan suku bunga terus, nanti akan terhambat pertumbuhan (ekonomi). Kenapa? Karena orang enggak akan investasi. (MSR)

Berita Terkait

BAGIKAN