Kejagung Akan Mengajukan PK Atas Perkara Yayasan Supersemar

Jakarta, Sayangi.com – Kejaksaan Agung akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait dengan perkara Yayasan Supersemar. Karena menurut Jamdatun, sampai saat ini Mahkamah Agung (MA) masih belum juga memperbaiki redaksi jumlah nominal dari salinan putusan Yayasan Supersemar sehingga eksekusi denda sebesar Rp3,7 triliun tersebut tertunda.

Demikian disampaikan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), ST Burhanuddin, saat dikonfirmasi soal perkembangan kasus Yayasan Supersemar. “Pihak kita (Kejagung) akan mengajukan PK pokoknya. Karena memang mekanismenya seperti itu, memang harus melalui PK,” kata Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jum’at (19/7).

Burhanuddin mengatakan bahwa sampai saat ini MA masih belum memperbaiki jumlah denda yang harus dibayar oleh Yayasan Supersemar. Nominal yang seharusnya Rp3,7 triliun, namun oleh pihak MA hanya ditulis Rp3,7 juta. “Kesalahannya, MA itu seharusnya menulis Rp3,7 triliun. Tapi di salinan putusan itu ditulisnya hanya Rp3,7 juta,” ungkap Burhanuddin.

Selain itu, Burhanuddin juga mengaku bahwa pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah selesai menginventarisir aset-aset dari Yayasan Supersemar yang nantinya harus disita, jika memang Yayasan milik mantan Presiden RI kedua tersebut tetap tidak membayar denda seperti yang seharusnya.

“Kita sudah menginventarisir asetnya kok, tapi sepertinya asetnya tidak mencapai Rp138 miliar. Tapi kita lihat saja nanti,” tandas Burhanuddin.

Seperti diketahui perkara Nomor 2896K.Pdt/2009 tanggal 28 Oktober 2010, sudah diputus sejak 2010 lalu. Namun, baru terungkap setelah Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (MAKI) mendatangi Kejagung dan menemui Wakil Jaksa Agung Darmono.  Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa Suharto sebagai tergugat I dan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagai tergugat II bersalah karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Yayasan Supersemar harus membayar denda senilai Rp3,7 triliun.

Sedangkan enam yayasan lain yang diketuai oleh Soeharto, sedang dalam proses penelitian untuk digugat. Keenam yayasan tersebut terdiri Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. (HST)