Luhut MP: Kebiasaan KPK Menahan Tersangka Bertentangan Dengan UU

Ilustrasi: Sayangi.com/Bara Ilyasa

Jakarta, Sayangi.com – Pengacara Luhut MP Pangaribuan, yang merupakan kuasa hukum dari Andi Alfian Mallarangeng menilai kebiasaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk selalu menahan tersangka kasus dugaan korupsi tidak tepat.

Menurut Luhut, kebiasaan itu bertentangan dengan undang-undang yang mengatur bagaimana seorang tersangka harus ditahan. Ia menambahkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penahanan seseorang. “Yang ingin saya katakan begini. Kalau dalam UU seorang tersangka tidak harus ditahan tapi memang kesannya bahwa di KPK harus ditahan,” ujar Luhut kepada wartawan saat di kantor KPK, Jakarta, (19/7).

Namun Luhut menyerahkan semua proses hukum kepada KPK karena punya kewenangan dispersonal, walau ia tetap menyesalkan KPK seolah-olah bisa mengubah UU terkait penahanan. Mengomentari rencana penahanan Andi Mallarangeng, Luhut mengatakan penahanan sudah menjadi kewenangan normatif KPK.

“Kalau soal penahanan itu sudah normatif dari kewenangan normatif dari KPK. Jadi mereka yang punya kewenangan dispersonal tentang itu,” sambungnya.

Perlu diketahui, KPK sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus Hambalang. Mereka adalah Andi Alfian Mallarangeng, Deddy Kusdinar, Anas Urbaningrum dan Teuku Bagus. Andi ditetapkan menjadi tersangka pada Desember tahun lalu. Andi berstatus tersangka dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan pengguna anggaran proyek Hambalang.

Ia disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) 30/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 3 mengatur soal penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara. Sementara Pasal 2 Ayat (1) melakukan pelanggaran hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. (HST)

Berita Terkait

BAGIKAN