Bawaslu Laporkan KIP Aceh Terkait Kouta 120 Persen Pencalonan

Banda Aceh, Sayangi.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh telah melayangkan gugatan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengenai penetapan kouta pencalonan 120 persen oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Pasalnya, penetapan kouta tersebut telah menyalahi peraturan perundang-undangan nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelengaraan pemilu.
 
“Ini kita laporkan ada dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh KIP Aceh,” kata pimpinan Bawaslu Aceh, Dr.Muklir,S.Sos, SH, M.Ap, Jumat (19/7/2013) di Banda Aceh.
 
Katanya, laporan tersebut yang dilayangkan ke DKPP dilakukan sejak KIP Aceh menetapkan putusan nomor 5 tahun 2013 tentang membolehkan pencalonan Calon Legislatif (Caleg) 120 persen dan berita acara nomor 34/BA/KIP Aceh/6/2013 tertanggal 12 Juli 2013.
 
“Jadi kita mengacu pada dugaan pelanggaran tersebut, telah kita laporkan sejak satu bulan lalu,” imbuhnya.
 
Muklir menambahkan, ironisnya DKPP sampai saat ini belum memberikan laporan apapun menganai tindak lanjut proses hukum dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Katanya, semestinya DKPP dan Bawaslu yang merupakan lembaga negara yang sah wajib memberikan tanggapan akan ditindak lajuti ataupun di tolak.
 
“Anehnya, DKPP pun saat ini tidak memberikan tanggapan apapun, ini menjadi tanda tanya besar,” tukasnya.
 
Muklir mensinyalir DKPP mendiamkan dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Karena DKPP juga seperti tidak mau mengambil resiko dan memilih mencari aman. “DKPP itu terkesan mau mencari aman, padahal data-data sudah lengkap bukti kita serahkan,” pungkasnya.
 
Laporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut mengenai pencalonan 120 persen bukan tidak memiliki landasan hukum, sebut Muklir. Dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum secara tegas menyebutkan kouta pencalonan sebesar 100 persen setiap Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.
 
“Jadi itu sudah sangat jelas di atur dalam undang-undang, beda hal dengan membaca Alquran, tidak diatur dalam undang-undang tersebut, jadi dibolehkan ikuti Qanun atau Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA),” tegas Muklir.
 
Selain itu, Muklir memang tidak menampik ada ketidak tegasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. Pasalnya, KPU pusat telah mencabut surat edaran mengenai hanya diboleh pencalonan 100 persen, lalu mengeluarkan surat lainnya dengan isi surat yang kabur dan tidak tegas. “Ini yang saya khawatirkan, soalnya KPU Pusat tidak tegas, semua penafsiran menganai kouta 120 persen pencalonan itu diserahkan pada Pemerintah Aceh sendiri,”tutur Muklir. (Val)