DPR Aceh Siap Hadapi Bawaslu di Mahkamah Konstitusi

Foto: Bawaslu

Banda Aceh, Sayangi.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pusat menggugat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) perihal penetapan anggota Bawaslu Aceh. Atas gugatan itu, unsur pimpinan DPR Aceh mengaku siap menghadapi Bawaslu di Mahkamah Konsitutsi (MK).

“Kami sudah siap menghadapi gugatan itu,” kata Wakil Ketua Komisi A DPR Aceh, Nurzahri, Sabtu (20/7) saat dihubungi via telepon oleh Sayangi.com. Katanya, gugatan yang dilayangkan oleh Bawaslu menyatakan, mereka merasa kewenangannnya untuk membentuk Bawaslu Aceh telah dilanggar oleh DPR Aceh. Padahal, menurut Nurzahri, DPR Aceh tidak pernah mengeluarkan surat apapun mengenai hal tersebut.

Justru, kata Nurzahri, Bawaslu sendiri yang telah merampas kewenangan DPR Aceh dalam melakukan perekrutan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) sesuai dengan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA).

Kendati demikian, DPR Aceh tidak mempersoalkan adanya gugatan tersebut. Meskipun Bawaslu telah melantik 3 orang pimpinan Bawaslu Aceh dan saat ini sudah mulai bekerja. “Harusnya gugat dulu, jangan lantik dulu anggota Bawaslu, tapi DPR Aceh tidak akan mempersoalkan itu,” tutupnya.

Sementara itu, salah seorang pimpinan Bawaslu Aceh, Dr. Muklir S.So,SH,M.Ap menyebutkan, tidak ada landasan hukum untuk menolak keberadaan Bawaslu Aceh yang dibentuk oleh Bawaslu Pusat. Katanya, dalam Qanun dan UUPA disebutkan, Panwaslih dibentuk untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), bukan untuk Pemilu Legislatif (Pileg).

“Jadi keberadaan Bawaslu Aceh itu sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang pemilihan umum dan UU Nomor 8 Tahun 2012,” ungkap Muklir pada Sayangi.com.  (MSR)

Berita Terkait

BAGIKAN