Pakar HTN: Percayalah, Pembubaran FPI Tidak Tepat

Foto: Ant

Jakarta, Sayangi.com – Kasus bentrok antara warga yang diduga preman di Kendal dengan anggota Front Pembela Islam (FPI) berbuntut panjang. Sebagian pihak yang menyalahkan FPI mengusulkan agar organisasi tersebut dibubarkan. Namun, tidak sedikit yang juga menolak opsi pembubaran tersebut, di antaranya Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis.

Margarito menilai pembubaran itu bukan langkah yang tepat. Menurutnya, jika dibubarkan, mereka nanti akan menyiasati dengan tidak perlu mengorganisir diri dengan membentuk Ormas sebagai wadah berhimpun. Dengan begitu kata dia, mereka tidak perlu lagi mendaftarkan diri ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumkam).

Kemungkinan kedua, yang terjadi setelah dibubarkan, kata dia, personil-personilnya akan membentuk ormas baru.

“Dalam soal seperti ini anda tidak bisa melarangnya. Yang paling mungkin adalah tegakkan saja hukum,” kata Margarito mengkritisi lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat dihubungi sayangi.com di Jakarta, Kamis (25/7/2013).

Menurutnya, siapapun bisa melanggar hukum. Namun, aparat hukum harus sigap dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Tindakan FPI juga disebabkan lemahnya penegakan hukum di negeri ini.

“Jadi tegakkan hukum. Siapa saja yang melanggar hukum, dalam arti melakukan, mereka harus ditindak, mereka harus dihihukum. Negara harus pastikan bahwa tidak seorang pun, berbaju ormas apapun, yang melakukan tindak pidana, harus dihukum. Hanya dengan cara itu kita memperoleh ketertiban dalam bermasyarakat,” jelasnya.

Bahkan jika opsi pembubaran itu dilakukan, jelas dia, ia hanya akan menjadi tindakan yang mengada-ada saja.

“Percayalah pembubaran bukan cara yang tepat,” tandasnya.

 

Editor : Moh. Ilyas