Warga Sukadamai Baru Tercekam Ketakutan

Palembang, Sayangi.com – Sejak lima tahun terakhir, Warga Desa Sukadamai Baru Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin merasa tercekam ketakutan. Penyebabnya adalah tindakan intimidasi, kekerasan, ancaman, bentuk-bentuk pemaksaan lainnya yang dilakukan oleh centeng-centeng perusahaan tambang, dan bahkan oleh aparat polisi yang membekingi PT. Tiga Daya Minergi (TDM) milik Musjwirah Yusuf Kalla dan Langlang Wilangkoro.

“Sejak PT TDM masuk ke dusun kami, tahun 2008, kami merasakan tidak nyaman dan banyak dirugikan. Pencemaran lingkungan, pendangkalan sungai, bunyi alat yang bising, bahkan yang terakhir kejadian longsor pada awal juli 2013 menyebabkan kerugian besar dengan rusaknya kebun-kebun warga”, kata Mulyarto, ketua Forum Solidaritas Masyarakat, seperti dalam siaran Pers yang dikirm ke Sayangi.com (25/7/2013).

Karena keadaan itu, warga Sukadamai yang juga dikenal dengan B5 datang ke Palembang meminta dukungan organisasi-organisasi yang peduli dan juga minta pendampingan hukum.

“Kami mohon diberikan perlindungan hukum dan meminta dukungan pengacara Mualimin Pardi Dahlan, termasuk organisasi- organisasi yang peduli terhadap nasib warga kami”.

Sementara itu, Mualimin, mengatakan, PT TDM adalah perusahaan yang memiliki izin menambang seluas 10.010 hektar, beroperasi disekitar dan melewati kampung B5.

“Atas peristiwa ini kami sudah menyampaikan laporan ke Komnas HAM RI sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) No. 172/STPL-KH/VIII/2012 tanggal 6 September 2012, sementara terkait dengan kegiatan pertambangan itu sendiri kami meminta agar Bupati dapat melakukan evaluasi bahkan mencabut izin tambang tersebut, karena menurut kami izin tambang PT. TDM cacat hukum dan di lapangan juga jelas-jelas tidak diterima keberadaannya oleh warga, ini justru kontraproduktif terhadap kemakmuran rakyat”, tegas Mualimin.

Lebih lanjut Mualimin mengatakan “cacat hukum ini nampak dari kesalahan menggunakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya IUP dan Persetujuan Kelayakan AMDAL oleh Bupati Musi Banyuasin. Bahkan, hingga 30 Mei 2012, berdasarkan pengumuman Dirjen Minerba, PT. TDM tidak masuk kategori Clean & Clear”, tutup Mualimin.

Terkait dengan tidak pernah dilibatkannya warga sekitar wilayah pertambangan dalam penyusunan AMDAL, Direktur Walhi Sumatera Selatan Anwar Sadat menyatakan “bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundangan terkait. Akibatnya, warga kehilangan hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta hak partisipasi dalam pembangunan.

Sadat berpendapat, sudah seharusnya izin tambang PT. TDM dicabut. Dan mengenai kejadian longsor yang menyebabkan kerugian kebun warga setempat, ini menunjukkan bahwa PT. TDM tidak memiliki kelayakan AMDAL dan ini merupakan kejahatan lingkungan.

Desa Sukadamai adalah desa yang terbentuk karena porgram transmigrasi pada tahun 1981. (VAL)