Demo Besar Meledak di Tunisia, Pascaterbunuhnya Pemimpin Oposisi

Foto: Washingtonpost

Tunisia, Sayangi.com – Demonstrasi anti-pemerintah pecah Kamis (25/7) di Tunisia setelah orang-orang bersenjata membunuh pemimpin partai oposisi kiri. Hal ini menimbulkan kekhawatiran munculnya kekacauan baru di tengah mencari demokrasi yang kini susah dituju seiring dengan konflik yang terjadi di negara-negara Arab. Serikat buruh terbesar di negara itu menyerukan pemogokan umum pada hari Jumat (26/7) yang akan memrotes pemerintah yang tidak becus mengurus negara. Transportasi umum dan kebanyakan toko mendukung gerakan itu dengan membebaskan biaya untuk kebutuhan para aksi massa dalam melakukan aksi anti pemerintah yang besar.

Hanya lima bulan setelah pembunuhan serupa menjerumuskan negara itu ke dalam krisis, dua orang bersenjata menembak Mohammed Brahmi, pemimpin partai yang sekarang populer saat ia baru saja memasuki mobil, depan rumahnya.

Tunisia berjuang setelah menggulingkan diktator Zine El Abidine Ben Ali pada Januari 2011. Banyak Masyarakat Tunisia yang sudah muak dengan pemerintah yang dipimpin oleh partai Islam moderat, Ennahda, yang tampaknya tidak dapat menangani ekonomi yang kini semakin goyah, mengatasi pemberontakan rakyat atas harapan yang tak terpenuhi dan menindak gerakan ekstrimis Islam yang meningkat.

Para pengunjuk rasa langsung menyalahkan pembunuhan terbaru pada pemerintah. Segera setelah berita pecah, banyak orang yang berkumpul di luar Kementerian Dalam Negeri di jantung kota Tunis menyerukan kejatuhannya.

Ada juga demonstrasi di seluruh negeri, termasuk di Sidi Bouzid, kota miskin asal Brahmi dan tempat kelahiran revolusi negara itu. Massa berkumpul di kota terdekat Meknassi dan membakar markas lokal Ennahda, yang memerintah dalam koalisi dengan dua partai sekuler.

Front Populer koalisi partai-partai kiri termasuk Brahmi menyerukan masyarakat untuk melakukan pembangkangan sipil di semua lokasi negara sampai jatuhnya koalisi yang memerintah.

Tidak ada klaim bertanggung-jawab atas pembunuhan Brahmi ini. Dua penyerang melesat pergi, menurut tetangga yang dikutip oleh kantor berita negara. Media lokal melaporkan Brahmi ditembak 11 kali dan putrinya menyaksikan pembunuhan itu.

Pembunuhan itu mengingatkan pada kasus pembunuhan Chokri Belaid, yang juga merupakan anggota dari Front Populer koalisi, yang tewas dalam mobilnya di luar rumahnya pada bulan Februari.

Banyak anggota partai yang beranggapan pemerintah bertanggung jawab atas pembunuhan Belaid itu. Namun, pemerintah justru telah menyalahkan pembunuhan Belaid pada militan Islam dan mengatakan bahwa enam tersangka masih buron dan nama mereka akan segera terungkap.

Kematian Belaid memicu demonstrasi nasional dan pengunduran diri perdana menteri. Pembunuhan terbaru ini mengancam Tunisi kembali mengalami krisis yang sama. “Hari ini menandakan kematian proses demokrasi di Tunisia,” kata Nejib Chebbi dari oposisi liberal, seperti dikutip radio lokal. “Pemerintah harus pergi,” lanjutnya.

Massa berkumpul di luar rumah sakit di pinggiran kota Tunis di mana tubuh Brahmi telah dibersihkan dan dikafani setelah dia ditembak. Mereka kemudian menggunakan ambulans dan membawanya pergi untuk otopsi resmi.

Partai Ennahda, yang mendominasi pemilu legislatif pada bulan Oktober 2011, bisa sangat lemah akibat pembunuhan terbaru tersebut, kata para ahli.

Pemimpin Ennahda, Rachid Ghannouchi, mengatakan kepada The Associated Press ia sangat terkejut oleh pembunuhan terbaru, negara membutuhkan stabilitas untuk menyelesaikan konstitusi baru dan transisi politik.

“Tunisia sedang bersiap-siap dalam upaya untuk menyelesaikan transisi, lilin terakhir masih menyala,” katanya, mengacu pada negara-negara Arab lainnya yang memberontak melawan kediktatoran sejak mengalami ketidakstabilan politik. “Musuh-musuh demokrasi ingin menghabisi jaringan Tunisia untuk semakin memperparah kondisi krisis Arab spring,” lanjutnya.

Departemen Luar Negeri AS, PBB dan Amnesty International menyerukan penyidikan pembunuhan dan menyerukan agar masyarakat Tunisia menghindari kekerasan.

“Saya mendesak semua aktor di Tunisia – Pemerintah, oposisi, publik dan masyarakat sipil umum – untuk berdiri teguh dan bersatu dalam menghadapi kekerasan politik, dan membela kebebasan setiap orang untuk menyimpan dan mengungkapkan pandangan politik yang berbeda,” Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay mengatakan.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan, “Ini tindakan keji tak boleh menggagalkan kemajuan Tunisia dalam masa transisi demokrasi, termasuk pada pembuatan konstitusi, dan dalam memenuhi aspirasi sosial dan ekonomi masyarakat Tunisia.” (FIT/washingtonpost)

Berita Terkait

BAGIKAN