Pengamat: Parpol Dibiayai Negara Bikin Pembangunan Stagnan

Foto: Setkab

Kupang, Sayangi.com – Adanya wacana untuk mengalokasikan anggaran negara untuk membiayai operasional partai politik mendapat kritikan. Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Johanes Tubahelan SH.MHum mengatakan partai politik justru harus mandiri dan mampu membiayai organisasinya sehingga tidak lagi menggantungkan nasibnya pada anggaran negara.

“Jika biaya operasional parpol harus ditanggung terus oleh negara lewat APBN dan APBD, maka upaya percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak akan terus mengalami stagnasi,” katanya di Kupang, Jumat (26/7).

Dosen pascasarjana bidang hukum administrasi dan otonomi daerah Fakultas Hukum Undana Kupang mengemukakan pandangannya itu menanggapi usulan mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli bahwa pembiayaan operasional partai politik diambil dari APBN dan APBD untuk parpol di tingkat daerah.

Tubahelan yang juga mantan Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTT-NTB itu mengatakan setiap orang atau kelompok yang hendak mendirikan organisasi politik harus memiliki aset kekayaan yang jelas agar tidak menggantungkan nasibnya pada negara. “Parpol harus mencari sumber dana operasional sendiri secara halal, sehingga tidak bergantung pada anggaran negara dan daerah serta selalu menaruh harap pada bantuan pemerintah,” ujarnya.

Ia menegaskan jika orientasi mendirikan partai politik hanya sebatas “menggantang asap” dari keuangan pemerintah maka parpol tersebut tidak akan memberikan nilai tambah apa-apa terhadap pendidikan politik rakyat. Selain itu, fungsi kontrol dari partai politik terhadap pemerintah sebagai mitranya akan lemah dan tidak berjalan efektif, karena masih menggantungkan sumber keuangan dari pemerintah lewat APBN dan APBD.

Tubahelan mengatakan upaya penyederhanaan serta pengurangan partai politik di Indonesia perlu terus didukung, karena semakin berkurangnya parpol maka beban keuangan negara terhadap partai politik dengan sendirinya akan berkurang. Ia menambahkan penyederhanaan partai politik seperti di luar negeri merupakan pilihan yang tidak dapat dielakkan bila masih ingin tetap konsisten menggunakan sistem presidensial.

Penyerderhanaan parpol di Chili, sebuah negara di Amerika Latin, kata dia, patut dijadikan sebagai pelajaran oleh Indonesia, karena memiliki basis pemilih serta dasar ideologi politik yang kuat sampai ke tingkat akar rumput (grass root).

Di Indonesia, partai-partai yang dibentuk tidak memiliki pengakaran ideologi yang kuat, sehingga bila penyederhanaan partai politik sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang alamiah, namun konstitusional seperti “electoral threshold dan parliamentary threshold“.

“ET dan PT secara tidak langsung tentunya akan memperkuat sistem presidensial yang sudah dipilih. Terlepas dari kelemahan yang dikandungnya, ET dan PT tentunya dapat dijadikan alat untuk mencapai harapan penyederhanaan partai secara alamiah,” ujarnya.

Dalam konteks ini, katanya, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidak hanya perlu dinaikkan persentasenya, tetapi juga harus diberlakukan di tingkat DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan angka PT yang diterapkan harus lebih besar lagi agar penyederhanaan partai menjadi lebih efektif.

“Dengan menerapkan ET dan PT secara bersamaan, jumlah partai yang akan mengikuti pemilu dapat dibatasi secara alamiah. Penyederhanaan jumlah parpol yang ikut pemilu sebenarnya untuk memudahkan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya,” kata dia. (HST/ANT)