Pemerintah Setujui Izin 2 Kawasan Ekonomi Khusus

Foto: Sayangi.com/Okky Tirto

Jakarta, Sayangi.com – Pemerintah akhirnya memberikan izin kepada dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Keduanya yakni, KEK Palu dan Bitung. Sebelumnya dari lima pengajuan KEK oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat melihat dua kawasan tersebut lebih siap untuk pembangunannya.

“Diperkirakan yang pasti akan keluar tahun ini adalah Bitung, Sulawesi Utara dan Palu, Sulawesi Tengah yang sudah sangat siap,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa usai Rapat Koordinasi Evaluasi Pengusulan KEK di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (26/7).

Untuk KEK Bitung, Hatta melihat akses jalan tol menuju Bitung akan selesai tahun ini. Alasan itulah yang membuat pemerintah mengeluarkan izin bagi kawasan itu. “Jalan tol akan ditenderkan awal Januari tahun 2014, dengan diberikan Feasibility Get Fun (FGF) ke perusahaan-perusahaan yang masuk,” ungkapnya.

Untuk KEK Palu, tidak jauh berbeda dengan Bitung. Namun bagi Hatta pembangunan KEK Palu tidak terkait dengan Jalan Parigi ke Teluk Tomini. “KEK Palu seluruh prasyarat sudah terpenuhi, kita harapkan daerah tersebut akan berkembang karena memiliki potensi untuk pembangunan smelter,” ujarnya.

KEK Palu mempunyai area 2.000 hektar dengan potensinya yang sangat berkembang baik dari potensi kelautan, pertanian dan pertambangan. Hatta mengatakan, nantinya kedua KEK ini akan didesain seperti KEK di Johor Baru Malaysia atau KEK di China.

Untuk berikutnya, kata Hatta pemerintah akan menyiapkan badan Kepabeanan yang mengurusi cukai dan pajak. Dia membandingkan nantinya KEK tersebut dengan Johor Baru ataupun China yang kemudian¬† akan terus dievaluasi. “KEK seluruh kewenangan sudah berada pada satu atap dan pengambilan kebijakan melalui Dewan Kawasan. Sementara Pemda hanya fasilitator. Ini penting agar tidak menjadi tumpang tindih,” tegasnya.

Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.

Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.

Sebelumnya daerah mengajukan proposal pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus tahun 2013. Dari lima perencanaan pemerintah untuk membukan KEK baru diantaranya adalah Bitung, Palu, Mandalika (Nusa Tenggara Timur), Maloy (Kalimantan Timur), dan Tanjung Siapi-api (Sumatera Selatan). Tiga KEK yang belum disetujui, Hatta meminta Pemda setempat untuk melengkapi urusan administrasi dan desain dari KEK yang diajukan.

“Yang lain masih menunggu kelengkapan. Mandalika hampir sudah selesai tetapi masih menunggu blue print yang dilakukan karena adanya perubahan desain dari sebelumnya,” demikian Hatta. (HST)

Berita Terkait

BAGIKAN