Suap Mario C Bernardo Terkait Kasasi Kasus Pertambangan

Foto : Antara

Jakarta, Sayangi.com – Pemberian uang yang dilakukan oleh pengacara Mario Carnelio Bernardo (MCB) kepada pegawai Mahkaman Agung Djodi Supratman (DS) diduga terkait dengan pengurusan kasasi.

“Kasus itu dugaannya terkait tindak pidana memberi atau menjanjikan kepada pegawai negeri terkait pengurusan kasasi kasus pidana penipuan atas nama terdakwa HWO di MA,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi di Jakarta, Jumat (26/7).

Kepada Mario, KPK menyangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; dengan ancaman pidana pencara 1-5 tahun dan denda mulai Rp50 hingga 250 juta.

Sedangkan kepada Djodi, KPK menyangkakan pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji supaya pegawai negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; dengan ancaman pidana pencara 1-5 tahun dan denda mulai Rp50 hingga 250 juta.

“Jadi kasus terdakwa HWO ini sedang dalam proses kasasi, yang mengajukan kasasi adalah dari jaksanya, DS ini diduga menerima pemberian itu dalam rangka untuk mengurus proses kasasi,” ungkap Johan.

KPK menyita barang bukti uang senilai Rp50 juta dan sekitar Rp78 juta.

“Sehingga total ada sekitar Rp128 juta yang ditemukan di dalam tas DS dan rumah DS, itu untuk sementara,” jelas Johan.

Pada penangkapan Kamis (25/7), ditemukan uang Rp78 juta yang diakui oleh Djodi sebesar Rp50 juta sebagai pemberian Mario sedangkan Rp28 juta adalah uangnya sendiri.

Namun uang muka “commitment fee” untuk pengurusan kasasi tersebut sebenarnya berjumlah Rp200 juta.

HWO adalah adalah Hutomo Wijaya Ongowarsito yang merupakan Direktur Utama PT Sumbar Calcium Pratama di Jakarta yang bergerak di bidang pertambangan.

Berdasarkan informasi perkara di Mahkamah Agung dengan nomor register 521 K/PID/2013, Hutomo Wijaya Ongowarsito tercatat sebagai termohon atau terdakwa dalam kasus klasifikasi penipuan.

Permohonan kasasi tersebut masuk ke MA pada 9 April 2013 dan didistribusikan pada 27 Mei 2013 berdasarkan permohonan jaksa dari kejaksaan negeri.

Hakim Agung yang menangani perkara tersebut adalah Prof.DR.T Gayus Lumbuun,SH.MH, Andi Abu Ayyub Saleh,H.,DR.,SH.,MH. dan M. Zaharuddin Utama,H.,SH.,MM dengan panitera pengganti M. Ikhsan Fathoni,SH.MH. dengan status masih dalam “Proses Pemeriksaan oleh Tim CA”.

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Hutomo memutuskan pada 7 November 2012 untuk memenangkan Hutomo sebagai tergugat dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1,131 juta.

Hutomo dalam kasus ini digugat oleh Doni Sie dan Yusuf Kurniawan selaku pemilik tanah hak guna bangunan di Desa Atas Halaban kecamatan Luhuk kabupaten Lima Puluh Kota seluas 19.885 meter persegi karena tidak mengembalikan lahan pinjaman tersebut.

Namun Pengadilan Negeri Payakumbuh pada 5 Agustus 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Hutomo dalam perkara pidana terbuki secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya dan menjatuhkan pidana terhadap Hutomo dengan pidana kurungan selama 1 bulan, subsider 2 bulan penjara.

Masalahnya, Hutomo tidak segera mengosongkan lahan serta bangunan tersebut dan Hutomo masih bertahan di lahan dan bangunan tersebut sehingga Donie Sie dan Yusuf Kurniawan menilai telah dirugikan dengan nilai total Rp5,02 miliar dan imaterial Rp10 miliar. (MARD/Ant)