Saran Bank Dunia Hilangkan Subsidi Pangan Agenda Kapitalis?

Foto: sayangi.com/MI

Jakarta, Sayangi.com – Sosiolog Universitas Nasional Jakarta Nia Elvina menyatakan, saran Bank Dunia agar Indonesia menghilangkan subdisi pangan karena sumber korupsi, dinilai tidak tepat. Menurutnya, kebijakan itu hanya untuk memenuhi agenda kapitalisme global.

Ia menjelaskan, faktor utama penyebab korupsi di negara ini adalah karena pemimpin tidak mengimplementasikan nilai-nilai ideologi bangsa, yakni Pancasila. Oleh karenanya, ia menilai, tidak ada relevansinya adanya subsidi pangan yang disebut sebagai sumber korupsi.

“Saya kira, saran Bank Dunia ini sangat kontra dengan kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara maju, khususnya AS. Senator-senator AS sekarang sedang mengkonstruk UU untuk proteksi dan pemberian subsidi bagi petani,” ujarnya dalam pesan singkat kepada Sayangi.com, Jumat (2/8/2013).

Bank Dunia, sambung dia, jika memang ingin mendorong kemajuan bangsa-bangsa di dunia khususnya negara-negara berkembang, buatlah kebijakan yang mendorong berdayanya masyarakat-masyarakat kelas bawah di negara-negara maju.

“Bukan malah melemahkan dengan mem-pressure negara-negara berkembang untuk mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi. Selain itu pelemahan proteksi kepada petani oleh negara, semakin mendukung berkembangnya kapitalisme dunia atau dengan kata lain kebijakan-kebijakan privatisasi,” ujar Nia.

Ditambahkan dia, slogan Bank Dunia untuk mendorong negara-negara berkembang untuk membuat kebijakan pro-poor atau berpihak terhadap kaum Marhaen ini hanya sekedar lip service. “Saya kira pemerintah kita harus kritis menilai hal ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Bank Dunia menyatakan bahwa subsidi pangan bila tidak transparan akan berdampak negatif yaitu tetap membuat warga miskin tetap kelaparan, meningkatkan defisit fiskal, dan dapat mendorong korupsi.

Wakil Presiden Pengentasan Kemiskinan dan Pengelolaan Ekonomi Bank Dunia, Jaime Saavedra, mengatakan, program subsidi pangan yang dirancang dengan buruk dan tidak transparan serta akuntabel dalam pemanfaatannya tidak akan bermanfaat bagi warga miskin.

Menurut Jaime Saavedra, program-program subsidi pangan tersebut antara lain juga dapat berbiaya tinggi serta rentan akan terjadinya tindak korupsi.

Untuk itu, Bank Dunia juga menentukan prioritas kebijakan dalam mereformasi program tersebut yang akan membuat subsidi lebih tepat sasaran. Lembaga keuangan multilateral itu juga telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga PBB dan mendukung Kemitraan untuk Sistem Informasi Pasar Pertanian (AMIS) guna meningkatkan transparansi pasar pangan secara global. (MI)

Berita Terkait

BAGIKAN